Website Resmi | Gerakan Rakyat Anti Pemiskinan Jakarta

Survey CRC di DKI Jakarta

2011-02-08T14:22:00.004+07:00

Otonomi Daerah yang telah berjalan di Indonesia akan lebih maksimal ketika peran masyarakat menjadi kunci terpenting dalam mengembangkan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Partisipasi aktif, kebebasan dan keterbukaan berpendapat, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

adalah sarana utama dalam membangun demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kemampuan masyarakat atau organisasi masyarakat untuk mengakses informasi, berpartisipasi aktif proses perencanaan dan implementasi pembangunan, serta berperan dalam menjaga akuntabilitas proses pemerintahan adalah sebuah faktor fundamental demi tegaknya demokrasi. Sedikitnya untuk dua alasan: pertama, menjamin bahwa warga bisa berperan, berkontribusi dan memperoleh layanan pembangunan yang baik; kedua, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dapat membangun checks-and-balance, karena janji-janji pejabat dan anggota DPRD terhadap konstituennya dapat dikontrol melalui saluran-saluran organisasi masyarakat.

Upaya-upaya menagih janji-janji tersebut, bisa dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah survei CRC yang merupakan sebuah instrumen untuk mengukur akuntabilitas penyelengaraan pelayanan publik pemeritah dengan menggalang aksi kolektif masyarakat memberikan penilaian terhadap pelayanan publik yang diterimanya untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas. Bagi pemerintah atau penyedia jasa lainnya CRC dapat digunakan sebagai alat diagnosa awal untuk mengidentifikasi titik-titik permasalahan dalam pelayanan yang diselenggarakan.

Perkembangan CRC di Indonesia ditandai dengan banyaknya LSM/NGO, pemerintah dan kelompok lainnya melakukan penilaian dengan menggunakan metode CRC, tentunya dengan berbagai modifikasi dalam pelaksanaannya, belajar dari studi di Bangalore, buku ini mencoba sedikit berbagi mengenai catatan perjalanan CRC di kota tersebut serta beberapa aktivitas CRC dikota lainnya di Indonesia. Buku ini pun memaparkan beberapa rekam pelaksanaan dan hasil CRC di DKI Jakarta.

Buku dapat anda download di:
http://www.ziddu.com/download/13719363/ianWargaSebagaiWujudPartispasiDalamPelayananPublik.pdf.html

RAPBD 2010 DKI Jakarta; 47,6 Milyar Duit Rakyat Untuk Menggusur Rakyat

2009-12-02T11:24:00.004+07:00

Jakarta, Budget Info -- Tahun 2010, adalah tahun yang akan menjadi momok bagi rakyat kecil di Jakarta. Pasalnya, 18 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pada RAPBD DKI Jakarta 2010 mengalokasikan Rp. 47,6 Milyar untuk menggusur rakyat kecil. Pemerintah DKI Jakarta akan melakukan program “pengusuran” rakyat kecil dengan bahasa yang berbeda-beda, misalnya Penertiban, Pengawasan, pengendalian, penjagaan, pemantauan dan terakhir mengusir masyarakat dari Jakarta dengan program operasi Yustisi.

Dibandingkan tahun 2009, alokasi anggaran penggusuran ini meningkat tajam sebesar 55%di tahun 2010. Alokasi pengusuran rakyat miskin pada APBD 2009 dialokasikan sekitar Rp.21,4 miliar melalui 8 SKPD. Artinya, dari tahun ke tahun, Pemprov DKI Jakarta, semakin bersemangat untuk mengenyahkan rakyat kecil di Ibu Kota ini.

Adapun alokasi anggaran pada setiap SKPD untuk penggusuran Rakyat miskin sebagai berikut:

Akokasi anggaran untuk melakukan operasi yustisi sebesar Rp. 1 miliar, dan keberadaan alokasi anggarannya ada pada SKPD Dinas kependudukan dan catatan Sipil, Dinas kependudukan dan catatan Sipil Jakarta pusat, Dinas kependudukan dan catatan Sipil Jaktim, Dinas kependudukan dan catatan Sipil Jakut, dan Dinas kependudukan dan catatan Sipil Jakbar.

Kemudian, alokasi anggaran pada Satpol PP sebesar Rp. 11,5 miliar, dan 9,7 miliar adalah alokasi anggaran untuk membeli baju dinas satpol PP, dan 2 miliar adalah operasional lapangan alokasi anggaran untuk pengusuran rakyat kecil.

Sedangkan alokasi anggaran pengusuran rakyat kecil yang lain ada pada Satpol PP Jaksel, Jaktim, Jakpus, Jakut, dan Jakbar. Adapun alokasi anggaran untuk Satpol PP Jaksel adalah sebesar Rp.1Miliar; Satpol PP Jaktim sebesar Rp. 4,4 milar; Satpol PP Jakpus sebesar Rp. 1,9 miliar; Satpol PP Jakut sebesar Rp. 475 juta, dan Satpol PP Jakbar sebesar Rp. 1,2 miliar.

Alokasi anggaran pengusuran rakyat kecil juga ada pada SKPD, antara lain, Kota adminstrasi Jakut sebesar Rp. 67 juta; kota adminstrasi Jaksel sebesar Rp. 2 miliar; Dinas Pekerjaa Umum sebesar Rp. 20 miliar; Dinas Sosial sebesar Rp. 2,3 miliar; Dinas sosial Jakut sebesar Rp. 200 juta; Dinas Sosial Barat sebesar Rp. 150 juta, dan Dinas Sosial Jaksel sebesar 800 juta. Dan alokasi anggaran pengusuran untuk rakyat miskin pada 18 SKPD ini, tidak ada satupun program dan alokasi anggaran untuk pasca pengusuran, sehingga kemungkinan rakyat kecil mengalami trauma, dan meningkatnya rasa kebencian terhadap aparat satpol PP, dan pemerintah DKI Jakarta pada umumnya.

Berangkat dari persoalan di atas Seknas FITRA memberikan pernyataan sebagai berikut:
Meminta DPRD DKI Jakarta, untuk segera melakukan konsultasi publik RAPBD DKI 2010 untuk mendapatkan masukan dari warga Jakarta serta untuk menghindari terjadinya pemborosan anggaran. DPRD DKI Jakarta yang baru menjabat tampaknya tidak mampu menandingi eksekutif dalam membahas anggaran.

Meminta DPRD DKI Jakarta dan Pemprov, untuk menghapuskan alokasi anggaran yang bersifat represif kepada rakyat miskin dan dialokasikan untuk program-program pemberdayaan orang miskin.

Thumbs Down for Poor Family Card System

2009-12-01T15:04:00.002+07:00

More than 25 percent of Jakarta’s poor are unhappy with the way the government’s Poor Family Card, or Gakin, scheme, is being managed, a survey revealed on Friday.

The survey, conducted by Partnership, a nongovernmental organization, showed that 29 percent of 116 respondents had faced extortion when applying for the cards, which give access to low-cost or free healthcare.

Under the scheme, residents wishing to take advantage of the government’s free or low-cost healthcare services had to secure a letter from the head of their community stating that they were impoverished.

Residents then had to present this letter, known as an SKTM, to the district office in order to receive the card. Some residents reported that they have been asked to pay varying “administrative fees.”

Rohidin Sudarno, head of the survey team, said that “25.3 percent of the survey’s respondents complained of fees of between Rp 5,000 (42 cents) and Rp 10,000 per letter being levied illegally per letter by local community heads.”

The Partnership survey also revealed that 21.7 percent of respondents said they have received harsh treatment from medical doctors and 44.2 percent complained of negligence by paramedics.

M. Sobari, the executive director of Partnership, said that most hospitals also required a down payment from Gakin card holders before providing them with medical treatment.

Sektor Pendidikan Belum Prowarga

2008-12-12T16:13:00.004+07:00

**Laporan Akhir Tahun KOMPAS **

Selama setahun terakhir ini sulit rasanya menemukan perkembangan positif dalam sektor pendidikan di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Masih banyak fasilitas pendidikan yang tidak memadai dan biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk bisa mendapatkan pendidikan layak kerap tidak rasional.

Keberpihakan terhadap sektor ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baru sebatas mata anggaran. Masih segar dalam ingatan, sejumlah orangtua murid sekolah dasar negeri (SDN) dan sekolah menengah pertama negeri (SMPN) mengeluhkan berbagai pungutan sebelum dan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) ditetapkan komite sekolah (komsek) pada bulan Agustus-September.

Beragam kebutuhan dijadikan alasan untuk mengenakan pungutan. Mulai dari pembelian seragam, buku, sumbangan perbaikan gedung, penambahan sarana, fasilitas sekolah, studi banding guru, hingga ke pos yang tak ada kaitan dengan pendidikan. Berbagai pungutan ini kerap terjadi di SDN dan SMPN berstatus percontohan—belakangan berubah menjadi sekolah standar nasional (SSN) dan sekolah standar internasional (SSI).

Pungutan berdalih dana sukarela orangtua sebagai donatur tetap sekolah untuk melengkapi fasilitas pendukung pembelajaran anak di sekolah. Besaran pungutan uang pembangunan mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 10,5 juta per siswa baru. Pungutan lainnya ditentukan tiap komsek dan pimpinan sekolah.

Sesungguhnya, pungutan tak resmi atas kesepakatan pimpinan sekolah dan komsek itu memberatkan orangtua murid. Keberadaan komsek ini juga terungkap dalam survei Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang perkembangan layanan SDN dan madrasah ibtidaiyah negeri (MIN) se-DKI Jakarta tahun 2004-2007.

Hasil survei yang melibatkan responden orangtua murid menunjukkan sebagian besar orangtua murid tidak tahu mengenai komsek. Sebanyak 67,9 persen mengaku tidak dilibatkan sama sekali dalam pemilihan komsek. Sisanya, sebanyak 32,1 persen orangtua menyatakan terlibat dalam pembentukan komsek.

Komsek ternyata diisi orangtua yang ditunjuk langsung oleh kepala sekolah dan bukan perwakilan orangtua siswa baru. Wajar jika kepala sekolah bisa mengatur komsek dalam menyusun APBS. ”Peluang korupsi sekolah cenderung meningkat seiring dengan semakin rendahnya tingkat partisipasi orangtua dalam menyusun APBS,” kata peneliti ICW, Febri Hendri.

Namun, pimpinan sekolah dan komsek memiliki pandangan dan argumentasi soal itu. Mereka beralasan, pungutan dilakukan karena anggaran pendidikan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sangat kecil. Anggaran itu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan.

Namun, apa pun alasannya tetap saja orangtua murid keberatan dan mempertanyakan dasar alasan pungutan tersebut. Gugatan ini muncul karena tidak ada satu pun aturan yang membolehkan memungut.

Larangan itu ditegaskan dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta No 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk SDN, SDN luar biasa (LB), SMPN, SMPN LB, dan sekolah negeri lainnya setara SDN dan SMPN se-DKI. Peraturan itu hingga kini tetap berlaku.

Jelas sudah, berbagai pungutan dengan dasar alasan apa pun tidak dibenarkan. Bukankah anggaran pendidikan dalam APBD DKI tersedia dalam angka yang cukup besar? Bahkan anggaran untuk pendidikan itu bisa dikatakan lebih besar daripada anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lihat grafik).

Dalam APBD DKI 2008, dana BOP yang dikucurkan mencapai Rp 821,5 miliar, terdiri dari SDN sebesar Rp 493,8 miliar untuk 684.679 siswa di 2.270 SD. Setiap siswa memperoleh alokasi Rp 60.000 per bulan. BOP SMPN mencapai Rp 327,7 miliar untuk 248.740 siswa di 339 SMP. Setiap siswa mendapat alokasi anggaran Rp 110.000 per bulan. Sementara bantuan operasional sekolah (BOS) di SDN sebesar Rp 21.000 per bulan per anak dan SMPN Rp 29.500 per bulan.

Fasilitas sekolah marginal
Selain pungutan, wajah pendidikan juga tercoreng dengan buruknya fasilitas dan layanan. Survei ICW menyatakan, ruangan perpustakaan, warung sekolah, buku pelajaran pokok yang dipinjamkan secara gratis minim tersedia. Kalaupun ada, buku pelajaran gratis yang dipinjamkan dalam kondisi buruk.

Survei Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Kemitraan, dan Gerakan Rakyat Anti Pemiskinan (Garap), November lalu menunjukkan, sebagian besar atau 60,3 persen sarana dan prasarana pendidikan di SDN dan 72,9 persen di SMPN tidak lengkap dan dalam kondisi rusak.

Memprihatinkannya lagi, sarana gedung yang tersedia seperti gedung SDN 03 dan SDN 12, Sumur Batu Utara, Kemayoran, Jakarta Pusat, tidak bisa digunakan. Pada November 2007, sekitar 500 siswa kedua SDN itu terpaksa menumpang belajar di SDN lainnya di Sumur Batu karena gedung sekolah mereka nyaris roboh.

Gedung itu sampai saat ini belum diperbaiki karena dana yang terbatas. Dengan demikian, kedua sekolah itu tidak masuk dalam program rehabilitasi tahun 2008. Pemprov DKI Jakarta hanya mengalokasikan dana perbaikan sekolah dalam APBD DKI Jakarta sebanyak Rp 215 miliar. Dana sebesar itu hanya cukup untuk perbaikan total 21 gedung sekolah yang rusak berat, dari 400 gedung sekolah yang rusak.

Para orangtua murid di kedua SD di Sumur Batu itu kecewa. mereka lalu mengumpulkan donatur dan sepakat membangun sendiri. Niat baik para orangtua murid ini mengusik para pejabat teknis di Pemprov DKI sehingga Pemprov DKI memprioritaskan rehabilitasi pembangun gedung kedua sekolah itu dalam APDB tahun 2009.

Memperbaiki
Masalah pendidikan di Jakarta begitu beragamnya. Pemprov DKI Jakarta juga berusaha untuk memperbaikinya. Salah satunya adalah menindak para pimpinan sekolah yang melakukan pungutan liar. Namun, tindakan itu diragukan mampu memberikan efek jera karena sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku terlalu ringan.

Namun lepas dari semua itu, upaya yang dilakukan Pemprov DKI untuk membenahi pendidikan jauh dari memadai. Apakah itu dalam hal pungutan, perbaikan fasilitas sekolah, maupun mutu pendidikan secara keseluruhan. Padahal dalam kampanye yang mengantarkan Fauzi Bowo dan Prijanto ke kursi Gubernur dan Wakil Gubernur karena penegasannya akan memperbaiki dunia pendidikan di Jakarta.

Kini waktu sudah berlalu. Fauzi dan Prijanto sudah 1 tahun 62 hari, tetapi wajah pendidikan tetap penuh dengan karut-marut persoalan. Pungutan tetap marak, kondisi gedung sekolah banyak yang masih memprihatinkan, fasilitas perpustakaan minim buku, dan pengembangan kompetensi guru masih jauh dari harapan. Kini warga menagih lagi janji itu di tahun 2009. Benarkah Fauzi Bowo dan Prijanto merealisasikan pendidikan sebagai sasaran utama pembangunan Jakarta. [Laporam: Pingkan Elita Dundu]

Sumber : Kompas, Selasa, 9 Desember 2008 03:00 WIB

Poor approve of capital's health, education services

2008-11-27T11:55:00.005+07:00

Picture : Live Talkshow on JakTV (26/11/2008) to discuss about CRC survey results

People living in poverty in Jakarta say the city administration's health and education services are good, a survey conducted by several NGOs reveals.

The survey, carried out on 400 low-income bracket residents by the Partnership for Governance Reform, the Coalition of Jakarta Non-Poverty Movement and the Center of Regional Research and Information, shows that 90.25 percent of the surveyed responded positively about the two sectors.

The respondents were low-income bracket residents in possession of relief letters (SKTM) and poor person cards (GAKIN) of 42 districts in five municipalities throughout the city. They were asked to rate the quality of public health centers and hospitals and elementary and junior high schools, specifically the quality of facilities, administration services, the performances of teachers and health officers, and to list complaints.

The survey found that 93.2 percent of the respondents said public health centers did not have cumbersome bureaucracy, while 65.2 percent praised hospitals' administration services. Some 92.2 and 91.5 percent of respondents praised public health centers' offices and facilities, respectively, while 78.3 and 90.6 percent praised those of hospitals.

The results surprised NGOs, experts and the surveyors. "We were very surprised when we first found out about the results, but these are the facts," said Agung Wasono of the Partnership for Governance Reform.

"But, no matter what the results, the administration should improve its services in the health and education sectors. "Although 'only' 30 percent of respondents were dissatisfied with the hospital's administration services, for instance, the number still matters," he said.

Abdul Malik, an education expert, said the survey was not conclusive. "It did not touch on substantial aspects of education and health services, like have pregnant women received quality services? It should have revealed more specific information," Abdul said. "The results are still pretty rough. I don't even think it will be useful for the administration in (its efforts to) improve education and health quality. "You should go deeper so that you can help the administration solve its problems in the two sectors," he said.

Coordinator of the Jakarta Residents Forums, Azas Tigor Nainggolan, concurred. "If (the case) were a computer, the survey would have covered only the hardware, not the software," Tigor said. Many residents have found it difficult to apply for SKTM letters and Gakin IDs.

In 2005, the administration distributed Gakin cards to residents eligible for low-cost or free health care and food. Low-income bracket residents can also apply for SKTM letters, which would make them eligible for discounted or free medical care. SKTM holders pay only 50 percent of medical fees, while Gakin holders pay nothing. SKTM applicants must submit notification letters from their neighborhood's unit chief and from subdistrict officials as well as a letter from their local community health care center underwriting their financial status.

The survey showed respondents felt high school facilities and teachers were superior to those at elementary schools.

Triwik Kurniasari , The Jakarta Post , Jakarta Wed, 11/26/2008 10:43 AM Headlines

Sumber : The Jakarta Post
Related News : Republika Online, Kompas Cetak, Berita Jakarta, Suara Merdeka

RAPBD DKI Jakarta 2009 Tidak Pro Rakyat Miskin

2008-11-22T11:35:00.002+07:00

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta untuk 2009 dinilai tidak pro rakyat miskin. Dana yang dihimpun dari masyarakat ibu kota tersebut cenderung mengalami pemborosan.

"Alokasi anggaran 2009 DKI Jakarta bukan untuk rakyat miskin, malah cenderung boros dan mengada-ada," kata Ketua Divisi Advokasi Anggaran Daerah Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Arif Rachman dalam diskusi publik bertema 'Sudah Pro Kaum Miskinkah RAPBD DKI Jakarta 2009?" di Hotel Grand Menteng, Jl Matraman Raya, Jakarta, Jumat (21/11/2008).

Pandangan ini langsung dibenarkan pihak legislatif yang juga hadir dalam kesempatan yang sama, Tatang Rusfandi. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi FPDIP ini tidak membantah jika alokasi anggaran RAPBD DKI Jakarta belum pro rakyat miskin. Tatang melihat alokasi pro rakyat harus dilakukan secara bertahap.

"Itu (anggaran) perlu ditingkatkan saya sepakat, namun secara bertahap," ujar Tatang.

Dalam draf APBD DKI Jakarta 2009 disebutkan, alokasi anggaran untuk kepentingan orang miskin hanya berkisar Rp 387 miliar atau sekitar Rp 1,7 persen. Anggaran ini terkonsentrasi melalui Jaminan Pelayanan Kesehatan untuk Keluarga Miskin (JPK Gakin).

Persentase ini masih dinilai belum adil jika melihat penerimaan asli daerah yang berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berjumlah lebih dari Rp 400 miliar. Yakni, BLUD RSD Rp 334 miliar, BLUD ambulans Rp 4 miliar, dan BLUD Puskesmas Rp 77,460 mìliar. "Ini dirasa tidak sebanding," tandas Arif.

Sementara, dalam mata anggaran lain, FITRA memberikan catatan kritis pada RAPBD DKI Jakarta 2009 karena hanya bersifat boros. Sebagai contoh, biaya laptop Rp 35 juta/unit, laundry gubernur/wagub Rp 70 juta, pengiriman guru SMU/SMK untuk training di Selandia Baru Rp 4,5 milyar. Ada pula yang tidak relevan seperti outbond pegawai Rp 475 juta, pengadaan pakaian korps musik Rp 76 juta.(ape/anw)

Sumber : DetikNews

Berita Terkait Press Conference bisa dibaca di :
1. Kompas TV : GARAP: RAPBD Bukan Untuk Rakyat Miskin

2. Sinar Harapan : Warga Gugat RAPBD Jakarta Tahun 2009

Dikdas DKI Jakarta Dinilai Tidak Transparan

2008-11-07T13:19:00.001+07:00

Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta dinilai tidak memiliki pelayanan publik yang profesional. Kinerja instansi ini dinilai lamban dalam menghadapi aduan masyarakat, termasuk penyelesaian masalah seputar dunia pendidikan dasar yakni sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Menurut Koordinator Lapangan Gerakan Rakyat Anti Kemiskinan (Garap) Subandi Ismail, APBD 2008 DKI untuk pendidikan dasar sebesar Rp5,25 triliun cukup untuk menggratiskan biaya sekolah pendidikan dasar bagi keluarga miskin.

”Kenyataannya masih banyak pungutan di sekolahsekolah, termasuk sekolah negeri” kata Subandi kemarin. Berdasarkan hasil survei terhadap 400 koresponden keluarga miskin dari lima wilayah DKI Jakarta (tidak termasuk Kepulauan Seribu), masih ditemukan keluhan pungutan biaya selain sumbangan pembinaan pendidikan.

Sebesar 35% dari hasil survei terjadi di tingkat SD,32% pada tingkat SMP, sedangkan 10% mengaku dipersulit masalah administrasi ketika masuk sekolah. Menurut Kasi Disiplin Tenaga Kependidikan Dikdas DKI Jakarta Sophan Widianto, pihaknya akan menindaklanjuti temuan tersebut. ”Namun, prosesnya akan kami lakukan secara tertutup karena laporan ini sifatnya masih praduga tidak bersalah” ungkapnya.

Sumber : Koran Sindo
Berita Lain terkait Aksi ini bisa dibaca di : Warta Kota

Seminar Peran Kaukus Parlemen DKI Jakarta

2008-11-06T18:03:00.004+07:00

Seknas FITRA pada hari selasa, 28 Oktober 2008 bertempat di Hotel Harris Jakarta menyelenggarakan Seminar Publik dengan tema : Peran Kaukus Parlemen Jakarta dalam Reformasi Perencanaan Penganggaran. Seminar yang dihadiri oleh lebih kurang 70 peserta ini menghadirkan narasumber Dr. Andrinof Chaniago dari Universitas Indonesia, Syamsidar Siregar, Tatang Rusfandi, dan Habib A. Husein Alaydrus dari Kaukus Parlemen DKI Jakarta, Abdul Waidl dari Koalisi Garap Jakarta dan Yuna Farhan dari Seknas FITRA.

Sebagaimana diketahui, bahwa Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia pada tahun 2007 – 2008 bekerjasama dengan Seknas FITRA menginisiasi program Kaukus DPRD di DKI Jakarta setelah sebelumnya pada tahun 2005-2006 bekerjasama dengan mitra di daerah sukses menginisiasi terbentuknya Kaukus DPRD di 5 provinsi di Indonesia baik di DPRD tingkat Kabupaten maupun DPRD tingkat Provinsi yakni di Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera Barat, NTB, dan Sulawesi Tengah.

Setelah melalui proses yang panjang dimulai Agustus 2007, maka Kaukus DPRD DKI Jakarta dideklarasikan pada bulan Maret 2008 di gedung DPRD DKI Jakarta dengan anggota Kaukus sebanyak 30 Orang lintas partai, lintas fraksi, & lintas komisi. Anggota Kaukus terdiri dari individu-individu yang mau bergabung tanpa paksaan dari pihak manapun.

Berbagai macam kegiatan diselenggarakan untuk mendukung program Kaukus DPRD DKI Jakarta ini antara lain : Pelatihan fungsi Anggaran bagi anggota Kaukus, Asistensi Analisis APBD DKI Jakarta, Asistensi Legal Drafting Raperda Perencanaan Penganggaran, Pertemuan dengan konstituen, Pelatihan anggaran bagi komunitas, dan kegiatan lain yang didesign sebagai upaya untuk memperkuat kapasitas anggota Kaukus sekaligus mendekatkan anggota Kaukus dengan konstituen/grass root.

Banyak hal yang dapat dicapai dengan dibentuknya kaukus Parlemen ini, diantaranya adalah :
1. Berdasarkan analisis terhadap RAPBD DKI Jakarta 2008 yang diberikan masyarakat sipil kepada anggota Kaukus, maka banyak penghematan anggaran yang disepakati dalam pembahasan APBD.
2. Masyarakat ditingkat bawah semakin mudah berkomunikasi dengan anggota Dewan langsung melalui kontak pribadi anggota Kaukus.
3. Anggota Kaukus berhasil mendorong disyahkannya Perda HIV/AIDS yang diusulkan oleh masyarakat sipil di DKI Jakarta
4. Anggota Kaukus bersama dengan masyarakat sipil di DKI Jakarta mendorong Perda Perencanaan Penganggaran yang transparan dan partisipatif.

Pada acara ini sekaligus diserahkan secara simbolik “Raperda Perencanaan Penganggaran yang Transparan dan Partisipatif” sebagai satu-satunya Raperda Inisiatif Dewan periode 2004 – 2009 yang akan diusung oleh anggota Kaukus. Raperda diserahkan oleh Yuna Farhan (Sekjend Seknas FITRA kepada Syamsidar Siregar dan Tatang Rusfandi (Anggota Kaukus Parlemen DKI Jakarta).

Semoga Raperda tersebut dapat segera disyahkan sebagai Peraturan daerah sehingga berbagai macam persoalan penganggaran di DKI Jakarta, mulai dari sering terlambatnya proses penganggaran sampai dengan substansi anggaran yang Pro Poor dapat tercapai

Pelatihan Enumerator untuk Survey CRC

2008-10-10T15:14:00.006+07:00

Hotel Millennium Jakarta. Pada tanggal 26 September 2008 bertempat di Hotel Millennium Jakarta, Koalisi Garap Jakarta diorganisir oleh PATTIRO dan didukung oleh Partnership for Governance Reform menyelenggarakan Pelatihan Enumerator/Surveyor untuk survey Citizen Report Card yang akan dilaksanakan di DKI Jakarta.

Pelatihan Surveyor ini melibatkan 20 calon surveyor yang berasal dari relawan CSO yang bergabung dalam koalisi Garap Jakarta. Hadir dalam pelatihan ini adalah Agung Wasono dari Partnership, Suhirman dari FPPM Bandung sebagai konsultan, dan juga Pegiat anggaran dari PATTIRO dan LSM lain di DKI Jakarta.

Selama pelatihan, peserta mendapat penjelasan mengenai CRC dan latar belakang pentingnya melakukan CRC di DKI Jakarta. Selain diajari teknik melakukan wawancara dalam advokasi CRC, peserta juga langsung diarahkan untuk simulasi wawancara kepada masyarakat miskin disekitar hotel millennium, sehingga ketika melakukan survey sesungguhnya peserta tidak kaget.

Pelatihan ini adalah tahapan kegiatan ke 5 (lima) setelah dilakukannya : (1) Training dan Workshop CRC, (2) Wawancara Mendalam di Komunitas Miskin, (3) Diskusi Instrumen dan (4) FGD Stakeholder. Sedangkan tahapan selanjutnya adalah Survey CRC yang akan dilaksanakan pada minggu III Oktober 2008.

Selamat melakukan wawancara untuk para enumerator, semoga tidak mengalami hambatan yang berarti selama dilapangan. Amiin...

Pemerintah Gagal Atasi Kemiskinan

2008-09-24T15:33:00.001+07:00

Janji Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menurunkan jumlah rakyat miskin hingga tinggal 18,8 juta tahun 2009, sesuai Perpres 7/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), gagal total. Hal itu mengingat hingga saat ini, jumlah rakyat miskin masih mencapai 36,8 juta jiwa.

"Dalam sisa waktu kurang dari satu tahun anggaran ini, bagaimana mungkin pemerintah bisa merealisasikan janji menurunkan jumlah rakyat miskin dari 36,8 juta menjadi 18 jutaan. Gagal total dan mustahil jumlah rakyat miskin turun, malah meningkat tajam," kata anggota DPR, Sutradara Gintings, di Jakarta, Senin (22/9).

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu menambahkan, kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) menyebabkan jumlah kemiskinan meningkat tajam.

Ketika awal Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) pada 2005, jumlah penduduk miskin mencapai 35,1 juta. Tetapi, akibat kenaikan harga BBM dua kali tahun 2005, (30 persen pada Maret, dan 120 persen pada Oktober), menyebabkan jumlah rakyat miskin meningkat menjadi 39 juta pada 2006.

Menurut Sutradara, angka kemiskinan turun menjadi 37 juta tahun 2007, dan hingga Maret 2008 menjadi 34,8 juta, adalah tidak tepat. Sebab, data itu diperoleh berdasaran survei yang dilakukan kenaikan harga BBM hingga 28 persen pada Mei 2008. Dia memperkirakan, jumlah rakyat miskin mencapai 35,8 juta.

Jumlah itu diperoleh dari perhitungan meningkatnya kemiskinan hingga hampir 4 juta jiwa akibat kenaikan harga BBM 2005 (sampai 120 persen). Bila pada Mei 2008 BBM naik 28 persen (sekitar 25 persen dari kenaikan harga BBM pada 2005), mengakibatkan jumlah rakyat miskin bertambah 1 juta (25 persen dari 4 juta). Bahkan, berdasarkan perhitungan Universitas Gadjah Mada, jumlah rakyat miskin hingga September 2008 mencapai 36,8 juta.

Belanja Meningkat
Hal yang lebih penting, menurut Sutradara, adalah peningkatan belanja negara, yang dalam APBN 2005 mencapai Rp 397 triliun, dan pada tahun anggaran 2008 meningkat dua kali lipat lebih, yakni mencapai Rp 989 triliun. "Kalau belanja yang meningkat dua kali lipat itu, tetapi jumlah rakyat miskin tidak turun, apakah itu namanya perubahan? Jelas kegagalan total," tegasnya.

Dia juga sepakat dengan kritik sejumlah kalangan mengenai standar kemiskinan yang digunakan pemerintah yang jelas tidak realistis. Dari segi pengeluaran, nilai US$ 1 per kapita per hari sudah sangat jauh dari memadai. Itu bisa dilihat dari perbandingan harga barang-barang yang meningkat, seiring dengan laju inflasi.

"Jangankan menggunakan standar Bank Dunia, yakni US$ 2 per kapita per hari, dengan standar BPS saja, kalau pemerintah jujur menunjukkan data kemiskinan pascakenaikan harga BBM, jelas tidak ada penurunan jumlah rakyat miskin. Kalau menggunakan standar Bank Dunia, sudah pasti jumlah orang miskin sangat besar, bisa mencapai 90 juta jiwa," ujarnya.

Terkait hal itu, Sutradara mengkritik mekanisme bantuan langsung tunai (BLT), yang seolah-olah dianggap sebagai pendapatan masyarakat. "Padahal, dana itu dari hanya sementara. Sehingga ketika dihentikan, pasti rakyat penerima BLT tetap miskin," katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PPP Lukman Hakim yang dihubungi, Selasa (23/9), mengatakan, pemerintah sebaiknya menjelaskan target pengentasan kemiskinan ke masyarakat. Dengan demikian publik menjadi tahu kendala-kendala yang tengah dihadapi pemerintah dalam program tersebut.

"Sekarang kan terjadi perdebatan seputar program itu. Seharusnya, pemerintah terbuka saja, apakah program pengentasan kemiskinan itu berjalan sesuai target atau sebaliknya. Jangan-jangan pemerintah memang gagal pada program pengentasan kemiskinan," katanya.

Di tempat terpisah, Koordinator Konsorsium Kemiskinan Kota (Urban Poor Consortium-UPC), Wardah Hafiz meminta pemerintah menaikkan standar angka kemiskinan yang ada saat ini.

Menurutnya standar saat ini yang hanya Rp 182.636 per kapita per bulan sangat tidak realistis dan menyesatkan. Ia mengusulkan standar garis kemiskinan dipatok naik dua kali lipat. Namun, ia mengingatkan pemerintah pasti tidak akan melakukan itu karena takut angka kemiskinan menjadi tambah banyak dan pemerintah dinilai gagal.

Wardah menilai upaya pemerintah mengatasi kemiskinan belum serius. Ia mengakui ada upaya mengatasi hal tersebut berupa program kartu masyarakat miskin (Gakin) seperti beras miskin, bantuan langsung tunai, bantuan operasional sekolah, dan sebagainya. "Tetapi, program-program itu hanya bersifat sementara dan belum menyentuh persoalan yang sesungguhnya," katanya.

Sesuai dengan apa yang digelutinya selama ini, Wardah berpendapat, sektor informal perlu mendapat perhatian lebih. Alasannya, masyarakat miskin lebih banyak bergerak atau mencari pekerjaan di sektor informal. Sayang, yang terjadi selama ini, tata kota yang memprioritaskan sektor informal diper- sempit dan digusur. Dengan itu maka tidak ada keberpihakan ke masyarakat miskin.

Terbuka
Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko Kesra, Tono Supranoto menyatakan pihaknya terbuka terhadap usul penyempurnaan indikator garis kemiskinan. Menurutnya, terlepas dari suka atau tidak suka terhadap validitas serta akurasi data BPS mengenai kriteria kemiskinan, harus diakui sekarang ini sumber data yang dimiliki pemerintah hanya itu yang ada. Berdasarkan intruksi pemerintah, sumber informasi survei data kemiskinan indikatornya harus menggunakan data BPS. "Karena itu, jika sekarang sejumlah pakar, praktisi, dan masyarakat menilai indikator dan informasi data tersebut harus disempurnakan, mari kita sempurnakan bersama," ujar Tono.

Mengenai perubahan indikator serta variabel garis kemiskinan, Tono mengatakan, "Silakan Anda tanya langsung ke BPS. Mereka yang mengetahui metodologinya. Sekarang ini data paling baik soal kemiskinan nasional hanya dimiliki oleh BPS, dan ini yang jadi pedoman kami."

Ditambahkan, dalam penanggulangan masalah kemiskinan melalui program BLT, BPS telah menetapkan 14 kriteria keluarga miskin, seperti yang telah disosialisasikan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika. "Namun, indikator ini bisa diperkaya oleh kearifan tiap-tiap daerah.

Misalnya, di NTT atau NTB, banyak yang rumahnya tak berlantai ubin, namun punya 200 ekor sapi. Mereka jelas bukan orang miskin. Indikator seperti ini juga perlu dipertimbangkan," tukasnya.

[sumber: suara pembaruan]

Daftar Nama Anggota Kaukus DPRD DKI Jakarta

2008-09-13T00:12:00.009+07:00

Launching Kaukus DPRD DKI Jakarta untuk Anggaran Pro Rakyat Miskin (Feb, 2008)

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia pada tahun 2005 – 2006 menginisiasi terbentuknya Kaukus parlemen di 5 provinsi di Indonesia yakni di Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Tengah. Kaukus perlemen diinisiasi sebagai salah satu bentuk keperpihakan anggota legislatif kepada rakyat dan terlepas dari baju partai ataupun fraksi.

Kaukus parlemen adalah wadah bagi anggota legislatif secara individu yang mau dan peduli terhadap perubahan yang lebih baik. Kaukus dibentuk sebagai salah satu solusi desakralisasi terhadap institusi negara seperti DPRD dan juga wadah yang lebih cair tanpa harus terikat dengan birokrasi yang kadang berbelit-belit. Selain tentunya sebagai alat mendekatkan wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya.

Anggota Kaukus juga dipilih berdasarkan assesment yang dilakukan oleh kemitraan bersama dengan LSM setempat dan dipilih anggota yang bersih dan belum pernah terlibat dalam kasus korupsi ataupun perilaku politik yang melanggar etika dan norma yang berlaku di masyarakat.

Pada tahun 2007 – 2008, Kemitraan bekerjasama dengan Seknas FITRA kembali menginisiasi Kaukus Parlemen di DKI Jakarta. Setelah melalui proses yang panjang, maka terjaring 30 anggota DPRD DKI Jakarta yang bergabung dengan Kaukus ini. Anggota Kaukus ini berasal dari hampir semua fraksi yang ada di DPRD DKI Jakarta kecuali Fraksi PKS.

Banyak program yang dilakukan dalam rangka penguatan Kaukus parlemen ini, diantaranya yakni training anggaran, pertemuan dengan konstituen, advokasi APBD, dan juga assistensi penuh kepada anggota Kaukus dalam rangka perjuangan terhadap anggaran yang pro terhadap rakyat miskin terutama anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Berikut daftar nama dan kontak person dari 30 anggota Kaukus DPRD DKI Jakarta, sampaikan aspirasi dan laporkan penyalahgunaan anggaran kepada anggota Kaukus dibawah ini: (klik pada gambar untuk memperbesar)

Dukung dan Hadiri Kampanye Bangkit dan Suarakan..!

2008-09-10T03:29:00.001+07:00

17 Oktober 2008
bagi Aksi Konkret dan Solidaritas melawan Pemiskinan!

Nyatakan aspirasi kita lewat http://www.stoppemiskinan2015.org/ agar Tujuan Pembangunan Milenium bisa dicapai tahun 2015!

APA ITU Bangkit dan Suarakan?
Bangkit & Suarakan merupakan tantangan yang menarik dan inovatif dimanakita berusaha untuk membukukan rekor dunia yang akan dicatat di official Guinness World Record, rekor mobilisasi massa terbanyak dalam sejarah umat manusia untuk BERDIRI sebagai bentuk pernyataan dan komitmen bersama dalam melawan kemiskinan di seluruh dunia pada 17 Oktober 07'.Dengan minimal 10.000 orang yang berdiri kita sudah mencatat rekor dunia, dengan waktu 24 jam. SEMUA ORANG MENGHITUNG!!!

Bangkit & Suarakan adalah mobilisasi yang diinisiasikan dan dirancang bertepatan dengan hari pemberantasan kemiskinan dan hari gelangputih internasional/ White Band Day dalam rangka seruan global untuk melawan kemiskinan(Global Call to Action Against Poverty) pada 17 Oktober.

Bangkit & Suarakan akan meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap MDGs (Meillenium Development Goals) dan menunjukan kepada orang banyak akan pesatnya pertumbuhan dukungan masyarakat dunia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) tersebut.Bangkit & Suarakan merupakan kesempatan bagi organisasi anda untuk menjadi bagian dari event global yang sangat menarik dan inovatif ini, dalam mendukung pemberantasan kemiskinan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium.

Kampanye Bangkit 2008
BANGKIT melawan pemiskinan!
SUARAKAN desakan bagi Pemenuhan MDGs!
BANGKIT melawan ketidakadilan & kesenjangan!
SUARAKAN tuntutan pemenuhan janji pembangunan!
BANGKIT bersama-sama dan dihitung!
SUARAKAN bersama-sama dan didengar

Fasilitator Kampanye Milenium Indonesia
Sekretariat
UNIC(UNITED NATIONS INFORMATION CENTRE)
Menara Eksekutif, Lantai 14 Jalan M.H Thamrin, Kav.9, Jakarta 10350
Telp (021) 39831011, 39831013 / Fax (021) 39831014
bangkitsuarakan@gmail.com

Seminar Publik Kajian RPJMD DKI Jakarta 2007-2012

2008-08-29T15:45:00.000+07:00

Tidak ada indikator dan target yang jelas dalam pembangunan Jakarta

Kemitraan, Jakarta. Kemitraan melihat pentingnya melakukan kajian terhadap perda DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2008 tentang RPJMD DKI Jakarta Tahun 2007-2012 karena nilai strategis RPJMD sebagai payung hukum dari rencana pelaksanaan pembangunan selama 5 tahun kedepan. Kajian dilakukan sepanjang bulan Juni – Agustus 2008 dan pada hari Kamis, 28 Agustus 2008 bertempat di Hotel Millennium diselenggarakan Seminar Publik guna disseminasi hasil kajian kepada masyarakat luas.

Kajian ini terbatas pada sektor pendidikan dan kesehatan sebagai hak dasar warga. Diharapkan hasil kajian menjadi rekomendasi bagi penjabaran RPJMD kedalam Renstra SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renja SKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) sesuai hierarki yang diatur UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Secara umum, kajian yang diorganisir bersama CIBA ini ditujukan untuk mengetahui relevansi RPJMD DKI Jakarta 2007-2012 sebagai kerangka yang mendasari kebijakan pengurangan kemiskinan di DKI Jakarta. Sedangkan secara spesifik tujuan kajian ini adalah: (1) Mengetahui kedudukan masalah pembangunan di DKI Jakarta menurut RPJMD 2007-2012 dalam kerangka determinan kemiskinan. (2) Mengetahui implikasi masalah pembangunan di DKI Jakarta menurut RPJMD 2007-2012 terhadap target kebijakan pro-poor di DKI Jakarta. (3) Mengetahui instrumen kebijakan yang relevan untuk target kebijakan pro-poor di DKI Jakarta.

Kajian yang melibatkan 5 Ahli dan 1 Analis pada bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Kerakyatan ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah Kajian Umum terdiri dari 5 Bab yakni Pendahuluan, Kemiskinan: Teori dan Kerangka Evaluasi, Kemiskinan di DKI Jakarta, RPJMD DKI Jakarta 2007-2012 dalam Analisis, Catatan dan Penutup. Bagian Kedua adalah Kajian Khusus Bidang Pendidikan terdiri dari 4 Bab yakni Pendahuluan, Kebijakan dan Situasi Pendidikan Indonesia, Analisis dan Rekomendasi, Kebijakan Prioritas Pembangunan Pendidikan. Bagian Ketiga adalah Kajian Khusus bidang Kesehatan terdiri dari 4 Bab yakni Pendahuluan, Kondisi Bidang Kesehatan DKI Jakarta, Analisis RPJMD Bidang Kesehatan, Rekomendasi Bidang Kesehatan.

Andrinof Chaniago, Pakar Kebijakan Publik dan Good Governance melihat RPJMD DKI Jakarta ini dibuat dengan tergesa-gesa dan takut-takut karena tidak ada keberanian mencantumkan target sampai dengan 2012 pada semua sektor pembangunan. Sebagai contoh, tidak ada target yang jelas dan gamblang berapa persen target penurunan angka kemiskinan, pengangguran atau berapa persen peningkatan wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan Pemda DKI.

Kajian ini dinilai sebagai kajian yang sangat tepat dan komprehensif. “Kajian ini sangat mendalam, lebih aktual, disertai data-data yang aktual dan akurat, dan juga cukup komprehensif sehingga kajian ini perlu diapresiasi.” Ungkap Andrinof. Selain itu, Andrinof menilai banyak manipulasi statistik yang dipaparkan di RPJMD DKI Jakarta dan nuansa politis sangat kental. Sedangkan menanggapi usulan rekomendasi yang disampaikan tim expert, Andrinof menilai bahwa rekomendasi dalam Kajian RPJMD setebal 112 halaman tersebut sudah pas dan cukup komprehensif karena disusun per program.

Sementara koalisi Garap Jakarta yang terdiri dari 15 elemen masyarakat sipil di DKI Jakarta melihat masih diperlukannya perbaikan pada hasil kajian dengan memperhatikan masukan dari para peserta seminar dan juga catatan penting dari penanggap yang hadir dalam diskusi ini. Selain itu juga diperlukan rencana tindak lanjut untuk mengawal hasil kajian agar diterima dan menjadi masukan bagi pemangku kepentingan di Eksekutif dan Legislatif.

Pasca dilaksanakannya seminar, direncanakan untuk segera melakukan roundtable expert meeting bersama dengan Kemitraan, para ahli, dan koalisi Garap Jakarta guna menyempurnakan hasil kajian sebelum diserahkan kepada para pemangku kepentingan dan dipublikasikan kepada masyarakat luas di DKI Jakarta.

***

Konsultasi Publik Perda Perencanaan Penganggaran di DKI Jakarta

2008-08-29T10:58:00.000+07:00

Tidak ada aturan yang tegas, APBD DKI Jakarta selalu terlambat

Hotel Millennium Jakarta. Kamis (28 Agustus 2008) Kemitraan bersama dengan Seknas FITRA menyelenggarakan Konsultasi Publik “Menggagas Perda Perencanaan Penganggaran Partisipatif dan Transparan di DKI Jakarta sebagai Hak Inisiatif DPRD”. Konsultasi publik ini sebagai tindak lanjut dari upaya masyarakat sipil di DKI Jakarta dalam mendorong aturan yang tegas mengatur alur dan tatacara perencanaan penganggaran pembangunan di DKI Jakarta.
Raperda perencanaan penganggaran ini sebelumnya juga sudah melalui proses pelibatan masyarakat sipil dan juga anggota kaukus DKI Jakarta baik melalui focus discussion maupun hiering dan sosialisasi awal pentingnya perda baik melalui penyebaran policy briefing maupun pertemuan-pertemuan dengan komunitas masyarakat di DKI Jakarta.

Hasiholan Pasaribu, Direktur Perencanaan Penganggaran Daerah Depdagri juga melihat pentingnya perda yang diusung oleh masyarakat sipil di DKI Jakarta ini. “Tata cara dalam penganggaran sangat diperlukan, sehingga apabila tatacara ini belum dimiliki oleh DKI Jakarta, maka perda menjadi sangat perlu untuk diadakan. Yang perlu diperhatikan adalah koordinasi dengan Biro Hukum Depdagri sehingga perda tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.” Demikian tanggapan dari Hasiholan Pasaribu.

Hasiholan juga menyayangkan banyaknya usulan masyarakat dalam musrenbang yang mentok di Suku Dinas (Kab/Kota). Sedangkan yang menentukan program, kegiatan dan anggaran adalah Dinas (Provinsi). Sehingga program dan kegiatan yang sampai kebawah tidak pernah sinkron.

Sementara Syamsidar Siregar dari DPRD DKI Jakarta juga melihat hal yang sama mengenai pentingnya perda ini. Perlu dijadikan evaluasi yakni pengalaman penyusunan anggaran selama ini. Sebagai contoh yakni penyususnan APBD 2008 yang melahirkan 2 versi dari Eksekutif dan Legislatif yang dikirimkan ke Depdagri. Apalagi kalau melihat karena tidak tegasnya aturan sehingga sampai saat ini APBD 2008 DKI Jakarta belum disyahkan walaupun pembahasan sudah selesai.

Syamsidar juga mengungkapkan bahwa di DPRD DKI hanya 20 orang yang memahami akuntansi keuangan, sehingga anggota yang lain praktis lebih banyak diam karena tidak memahami anggaran tersebut. Apalagi melakukan analisa terhadap APBD yang tebalnya lebih dari 2,5 Meter.

Arif Rahman, salah seorang peserta mengindikasikan adanya titipan proyek dari oknum-oknum di DPRD DKI Jakarta dengan adanya keterlambatan APBD 2008 ini. “Pembahasan sudah selesai, tapi problemnya APBD tidak segera diserahkan ke Gubernur. Sangat mungkin hal ini karena ada anggota DPRD yang nitip proyek” kata Arif.

Dari pantauan dan analisa Seknas FITRA, selama ini hanya 2-3 usulan dalam musrenbang yang diakomodir dalam program dan kegiatan. Ini bukti bahwa musrenbang selama ini tidak cukup akomodatif dalam menyuarakan kepentingan masyarakat. Bahkan disinyalir bahwa musrenbang selama ini dimonopoli oleh elit-elit baru ditingkat desa, kecamatan, kabupeten dan provinsi.
Hal ini juga menyebabkan banyak desa apatis dan tidak mau lagi menyelenggarakan musrenbang karena dianggap percuma dan tidak akan diakomodir. Banyak desa hanya menyampaikan usulan tahun sebelumnya yang belum diakomodir, dan begitu seterusnya. Apalagi dengan tidak menyelenggarakan musrenbang juga tidak kenai sanksi apapun.

Problematika Perencanaan Penganggaran di Jakarta
Beberapa hal yang menjadi problem penganggaran dan perlu diatur dalam perda antara lain: (1) Musrenbang tidak disertai pagu indikatif sehingga yang muncul adalah daftar keinginan belaka tanpa melihat kemampuan anggaran di Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan/atau Provinsi. (2) DPRD dan Eksekutif memiliki mekanisme dan waktu yang berbeda dalam menjaring aspirasi masyarakat (jaring asmara). DPRD mempunyai Reses sedangkan Eksekutif mempunyai Musrenbang. (3) Proses pembahasan anggaran selalu molor. (4) Musrenbang hanya prosedural dan tidak substansial melibatkan warga secara massif. (5) Dana Block Grant kelurahan sama rata, tidak mempergunakan variabel kemiskinan, jumlah penduduk, maupun luas wilayah. (6) Tidak ada sanksi bagi pihak-pihak yang menghambat proses penganggaran.

Beberapa hal tersebut yang diharapkan dapat diatur melalui perda ini nantinya. Sehingga diharapkan perda ini mampu menjadi jawaban dari banyaknya persoalan proses penganggaran di DKI Jakarta.

***

FGD Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik

2008-08-26T16:15:00.000+07:00

Banyak temuan negatif, pelayanan publik di DKI perlu banyak perbaikan

Hotel Millennium Jakarta. Setelah sebelumnya melakukan focus group discussion bersama warga di 10 (sepuluh) kecamatan termiskin di wilayah DKI Jakarta yang dilaksanakan pada awal bulan Agustus 2008 untuk melakukan penilaian terhadap pelayanan publik dibidang pendidikan dan kesehatan di DKI Jakarta, hari ini (Selasa, 26 Agustus 2008) DEG Cluster dibawah project Dutch bersama dengan koalisi masyarakat sipil Garap Jakarta melaksanakan diskusi terfokus dengan multistakeholder untuk membaca hasil dari FGD di 10 kecamatan tersebut.

FGD kali ini melibatkan 25 peserta (10 diantaranya adalah perempuan) yang berasal dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Suku Dinas Pelayanan Kesehatan, Koalisi masyarakat sipil, dan perwakilan RW di DKI Jakarta.

Diskusi ini adalah sebagai forum untuk mensosialisasikan hasil penilaian warga terhadap layanan publik dibidang pendidikan dan kesehatan kepada para pemangku kepentingan baik dari Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Pendidikan Tinggi, Dinas Kesehatan dan juga Suku Dinas Pelayanan Kesehatan di Kab/Kota.

Dalam prakata sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan menegaskan bahwa pemerintah DKI Jakarta sudah berusaha untuk melakukan pengurangan belanja dinas dengan perampingan struktur pada tahun 2009 ini. Dari 26 Dinas yang ada pada tahun 2008, pada tahun 2009 nanti tinggal 20 Dinas. Dibidang pendidikan akan ada penggabungan dari Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Dinas Pendidikan Tinggi menjadi Dinas Pendidikan. Sedangkan di sektor kesehatan akan ada penggabungan dari Suku Dinas Pelayanan Kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan Masyarakat hanya menjadi 1 yakni Suku Dinas Kesehatan.

Menanggapi adanya temuan bahwa masih banyak pungutan di Sekolah, Dinas Pendidikan menyatakan bahwa hal tersebut tidak dibenarkan dan harap dilaporkan kepada Dinas Pendidikan. “yang diperbolehkan menghimpun dana sumbangan orang tua hanya sekolah bertaraf internasional, karena BOS dinilai kurang mencukupi. Akan tetapi diluar itu tidak diperbolehkan” begitu komentar Dinas Pendidikan menanggapi data yang disampaikan.

Sedangkan menanggapi temuan fakta bahwa masih banyak warga miskin yang tidak mendapat kartu Gakin, Dinas Kesehatan menyatakan bahwa dasar pembuatan kartu Gakin adalah data BPS. Sehingga Dinas Kesehatan tidak bisa mengintervensi hal ini. Sebagai solusi, Pemerintah DKI mengeluarkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) bagi warga miskin yang tidak mendapat kartu Gakin yang disokong dengan dana APBD. “Data dari BPS memang kadang tidak mencerminkan kondisi riil di masyarakat sehingga penyaluran bantuan menjadi tidak tepat sasaran. Kita berharap agar kedepan pendataan oleh BPS bisa melibatkan RT dan RW”. Kata Sismanu, Ketua Umum Ikatan RW se-DKI Jakarta.

Selain mengumpulkan tanggapan para pemangku kepentingan terhadap temuan di 10 Kecamatan, FGD ini juga menjadi forum penyempurnaan dari instrumen CRC (Citizen Report Card) dan macam-macam Jenis Layanan yang nantinya akan dipakai untuk menilai layanan publik di DKI Jakarta.

Rencana Tindak Lanjut
Tindak lanjut dari acara ini yakni penyempurnaan instrumen CRC terutama pada jenis layanan yang dinilai dan juga penambahan tool penilaian. Tool yang sudah ada baru menggambarkan hal-hal negatif/kekurangan dari layanan publik, akan tetapi belum melihat kesuksesan/nilai positif dari masing-masing layanan tersebut.

***

Raskin Dijual Oknum RW, Warga Ajukan Protes..!!

2008-08-11T17:12:00.000+07:00

FORUM WARGA RW 016 KP. Baru Kubur Koja RT 013/016 Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara

PERNYATAAN PROTES
USUT TUNTAS KASUS PENYELEWENGAN RASKIN !!TANGKAP PENGURUS RW 016 PENCURI JATAH RASKIN !!

“Dimana-mana kami selalu dengar; Yang benar juga akhirnya yang menang. Itu benar; benar sekali. Tapi Kapan? Kebenaran tidak datang dari langit, dia mesti diperjuangkan untuk menjadi benar.”

Kisah-kisah seputar penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia selama ini selalu menjadi tontonan yang menyayat hati setiap masyarakat sebagai penerima layanan.
IRONIS !! Pada tanggal, 15 Juli 2008, penyaluran Raskin untuk warga miskin di RW 016 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, ternyata diselewengkan oleh “OKNUM SURUHAN” Pengurus RW 016. DEDE SAPRUDIN (oknum suruhan aparat RW 16), tinggal di Gang Selamet RT 004/012 ketangkap basah (kepergok) sedang menjual RASKIN di salah satu Toko Sembako di sekitar Jl. KP Baru Kubur Koja. Setelah dicecer dengan berbagai pertanyaan oleh warga yang memergoki (Bpk Simon & Bpk Lerab), DEDE SAPRUDIN mengaku bahwa, empat karung Raskin, ukuran 50 Kg, yang dia jual itu merupakan perbuatan yang diperintahkan oleh Aparat RW 016.

Mengetahui resiko yang bakal diterima, pemilik warung berusaha menyogok Bpk Simon & Bpk Lerab, karena kedua warga ini mengerti bahwa perbuatan macam itu telah merugikan banyak warga miskin, SUAP untuk TUTUP MULUT dengan tegas di TOLAK.
RASKIN merupakan Program Pemerintah SBY-Kalla yang dibiayai dari dana pengalihan subsidi BBM. Program ini bertujuan untuk mengurangi penderitaan rakyat miskin dalam bidang pangan. Secara hukum program ini dilindungi oleh Instruksi Presiden.

MENYELEWENGKAN penyaluran RASKIN merupakan perbuatan yang melawan HUKUM. PERBUATAN KORUPSI. Perbuatan ini merupakan perbuatan yang hendak mengagalkan usaha PRESIDEN dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Tak pandang bulu, siapapun yang telah melanggar HUKUM, yang terlibat menyelewengkan Penyaluran RASKIN, yang melakukan KORUPSI Bantuan Rakyat Miskin, walaupun mereka PENGURUS RW, di MATA HUKUM PERBUATAN macam itu pantas mendapatkan HUKUMAN SEBERAT-BERATNYA. Aparat Hukum yang membiarkan perbuatan macam ini merupakan musuh negara dan bangsa yang wajib diperangi oleh RAKYAT.

Kami warga masyarakat yang telah dirugikan oleh tindak perilaku seperti itu menyatakan : 1.Kepada Kepolisian dan Kejaksaan kami menuntut untuk mengusut Tuntas & Menangkap PARA PELAKU yang terlibat melakukan penyelewengan penyaluran RASKIN, di RW 016.2.Kepada Pak Lurah kami meminta untuk segera MENCOPOT PENGURUS RW, Aparat Kelurahan, Aparat DEKEL dan Aparat RT yang terbukti terlibat menyelewengkan penyaluran RASKIN.3.Kepada Lurah Penjaringan kami menuntut untuk melibatkan rakyat dalam proses penyaluran RASKIN (mulai dari pengandaan, pengalokasian, pembagian dan pelaporan). 4.Bila protes ini tidak di GUBRIS, atau tidak di TANGGAPI. Kami akan melaporkan masalah ini Kepada PRESIDEN, DEPDAGRI, DPR-RI, JAKSA AGUNG, KPK dan MABES POLRI.5.Kepada seluruh Rakyat Penjaringan kami menyerukan; Ayo Bersatu Lawan dan Hancurkan KORUPTOR Bantuan Rakyat Miskin.

Demikian penyataan ini kami sampaikan. Kepada seluruh warga RW 016 kami serukan untuk jangan takut mengusut berbagai penyelewengan yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah. Bila anda pernah melihat, menyaksikan tindak penyelewengan lainnya yang pernah dilakukan oleh Oknum RW, Oknum Lurah, Oknum Dekel jangan ragu untuk segera melaporkanya kepada kami atau Pihak Kepolisian.

Jakarta, 16 Juli 2008
Mengetahui,
Bapak Simon & Lerab (RT 13), Maman (RT 10), Budiman (RT 09), Ibu Amelia (RT 13)

Kronoligis Penyelewengan RASKIN di RW 016
Pada hari, Selasa, tanggal, 15 Juli, 2008. Jam : 14.00 Wib, siang hari saya dan Bpk Lerab, dan Bpk Maman melihat adanya pengambilan Jatah Beras Raskin dari lumbung Beras Raskin di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, 1 mobil losbak kijang di angkut ke Pos RW 016, Kel. Penjaringan dan ditampung juga di Rumah Ketua RW 016. Kami dan para warga curiga, karena selama ini penyaluran beras Raskin tidak pernah sampai ke warga yang berhak. Pada Jam: 15.00 Wib, kami menyaksikan adanya pengambilan beras di Rumah Bpk RW 016, dan di jual ke Toko Sembako yang terletak di RT 012 dan RT 010 di RW 016.

Kami membuntuti sampai ke toko sembako ternyata benar, kami menyaksikan 4 karung beras (ukuran 50 Kg) di jual dengan harga Rp 135 ribu perkarung. Barang bukti segera kami sita (4 karung) beserta KTP si Oknum yang menjual. Selain itu ada dugaan beras dari RW 015 juga ikut dijual diwarung tersebut.

Kami yang menyaksikan kejadian ini sempat akan disogok oleh si pemilik warung agar jangan mengadu kepada siapa-siapa. Namun karena kami mengerti bahwa perbuatan macam ini telah merugikan banyak rakyat, dengan tegas suap yang diberikan oleh si Pemilik Toko, kami tolak dengan TEGAS.

Sekitar Jam: 19.40 Wib, Bpk Simon dan Bpk Maman mengadukan kejadian ini kepada pihak kepolisian Polsek Penjaringan, dengan membawa bukti 4 karung Raskin. Sesampainya dikantor Polsek, kami diterima oleh Bpk Mulyono, dan kami dipertemukan dengan bagian periksa yang bernama Bpk Salimin (kasubtim I), Laporan kami diterima tetapi, ketika kami meminta surat bukti laporan kami diterima, pihak kepolisian tidak mau memberikan sepotong surat. Bahkan Bpk Salimin menganjurkan agar barang bukti dibawa pulang saja.

Demikian kronologis ini kami tulis dengan sebenar-benarnya berdasarkan penglihatan mata dan kepala saya sendiri.

Jakarta, 15 Juli 2008
Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Simon Satel

Penandatangan Kontrak Kerjasama Kemitraan dengan Koalisi Garap Jakarta

2008-08-08T11:26:00.000+07:00

Kemitraan bersama dengan koalisi Gerakan Rakyat Anti Pemiskinan Jakarta (Garap Jakarta) melakukan kerjasama dalam sebuah program bernama "Voicing of the Poor: Articulating the Rights of the Poor in the Public Service in DKI Jakarta Province". Program ini sudah dimulai sejak awal Januari 2008.

Dengan kegiatan pembuka yakni memetakan isu-isu krusial di Jakarta dalam jangka waktu 5 tahun pasca pilkada langsung. Dari hasil diskusi yang melibatkan banyak stakeholder mulai dari kalangan Universitas, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan juga kalangan NGO ini dihasilkan salah satu common issues yakni permasalahan pelayanan publik yang kurang dapat dirasakan oleh masyarakat terutama masyarakat miskin. Pelayanan publik ini akhirnya mengerucut pada sektor Pendidikan dan Kesehatan sebagai sektor yang sangat penting sebelum pembangunan sektor yang lain.

APBD DKI Jakarta tahun 2008 mencapai 20,5 Triliyun lebih sedangkan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan dirasa masih sangat kurang. Anggaran pendidikan hanya 11% sedangkan anggaran Kesehatan hanya 6%.

Melihat kondisi tersebut, Kemitraan menyusun sebuah rencana aksi dengan metode Citizen Report Card. Citizen Report Card adalah informasi yang berisi penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Informasi yang dimuat dalam CRC meliputi: Penilaian mengenai kepuasan, akses, responsifitas lembaga pelayanan publik, tarif, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam membayar jasa pelayanan publik.

Bersama dengan koalisi Garap Jakarta yang diwakili oleh PATTIRO sebagai leading institusi dari program kerjasama dengan Kemitraan ini, program sudah mulai berjalan efektif bulan Agustus 2008. program ini direncanakan akan selesai pada bulan Desember 2008.

Penandatangan kontrak sendiri dilakukan oleh Dini Mentari (Direktur Eksekutif PATTIRO) mewakili koalisi Garap Jakarta dengan Mohamad Sobary selaku Eksekutif Director Kemitraan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2008 bertempat di ruang Papua lantai 15 Kantor Kemitraan.

Pada bulan Agustus ini, FGD pendahuluan sudah dilaksanakan di kantong-kantong kemiskinan di DKI Jakarta guna mengumpulkan permaslahan yang dihadapi warga dalam hubungannya dengan pelayanan publik yang mereka dapatkan dibidang Pendidikan dan Kesehatan. hasil dari FGD pendahuluan ini selanjutnya akan dibawa ke FGD ditingkat Propinsi untuk selanjutnya akan digodok oleh Tim CRC menjadi questionnaire dalam Survey CRC yang akan dilaksanakan pada bulan September 2008 bertepatan dengan bulan Ramadhan 1429H.

Contact Us

2008-07-09T11:03:00.000+07:00

>> Sekretariat:
Jln. Duren Tiga Selatan No. 68 A Pancoran, Jakarta Selatan 12760Tel : (62-21) 797 2034
Fax : (62-21) 797 2034. Contac Person : 0812 1050 1595 (Rio Martin Putra)

>> Manajement Program:
Jln. Tebet Utara 1 F No. 6, Jakarta Selatan 12820Tel : (62-21) 8379 0541 / 7098 6724
Fax : (62-21) 8379 0541. Contac Person : 0813 1053 9884 (Rohidin Sudarno)

>> Email: garap.jakarta@yahoo.com

>> Web Site: http://garapjakarta.blogspot.com/

Training Citizen Report Card di Bandung

2008-07-07T15:28:00.000+07:00

Kemitraan bekerjasama dengan Koalisi Garap Jakarta menyelenggarakan Workshop dan Training Citizen Report Card di Hotel Vue Palace Bandung pada tanggal 26 – 29 Juni 2008. workshop dan training ini diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas anggota koalisi yang akan menyelenggarakan program Voicing of the Poor di DKI Jakarta.

Program Voicing of the Poor akan dikerjakan dengan metode CRC sebagai sebuah tool untuk menyuarakan suara dan kepentingan masyarakat miskin di DKI Jakarta.

Training ini diikuti oleh 20 peserta yang berasal dari Pattiro, SRMI, CIBA, Jangkar, PKBI, Lakpesdam NU, Seknas FITRA, Lapam, Initiative Institute, POPRAM dan SBRMK. Peserta dari training ini akan menjadi enumerator/surveyor untuk kegiatan survey CRC dan juga menjadi fasilitator untuk FGD yang akan dilakukan di kantong-kantong kemiskinan di DKI Jakarta.

Dari training ini peserta mendapatkan materi yang sangat berguna mulai dari Diskusi Pendalaman Metode Monitoring Pelayanan Publik (Citizen Report Card), Diskusi Pendalaman tahapan dan proses-proses dalam melakukan CRC, Pengukuran dan instrumentasi CRC, Simulasi penyusunan instrumen penelitian CRC, Target studi dan metode sampling, Plotting wilayah sampling, teknik wawancara, dan strategi lain dalam CRC.

Tujuan dari pelaksanaan training ini adalah: Meningkatkan penguasaan Koalisi terhadap metode CRC (Citizen Report Card) tahapan dan proses-prosesnya, Meningkatkan kapasitas Koalisi dalam melakukan agregasi hak dasar warga dalam pelayanan publik melalui metode CRC, dan Merancang bersama instrumen dasar CRC dan Plotting wilayah sampling.

Hadir dalam training ini dari Kemitraan yakni Farini Pane, Rini Widiastuti, Ainul Ridha dan Agung Wasono. Nara sumber dan fasilitator dalam workshop dan training ini adalah Suhirman dari FPPM dan Maya Rostanti dari PATTIRO.

Peserta mengalami peningkatan pengetahuan dari hasil pre test dan post test, hasil evaluasi dari Kemitraan menunjukkan bahwa nilai post test meningkat tajam dibanding dengan nilai pre test yang diadakan sebelum acara dimulai.

Workshop ini juga menghasilkan RTL (Rencana Tindak Lanjut) untuk percepatan project Voicing of the Poor, PIC untuk tiap kecamatan dan juga PIC untuk tiap aktifitas CRC.

Untuk melihat laporan pelaksanaan workshop dan training bisa didownload disini

SRMI : BLT tidak Merata dan Penuh Ketidakadilan !!

2008-06-16T09:47:00.000+07:00

Pada hari Jumat, 13 Juni 2008 bertempat di Kantor Kemitraan Jl. MH. Thamrin Lt. 15 Ruang Papua, Serikat Rakyat Miskin Indonesia Mengadakan Konferensi pers yang dihadiri oleh perwakilan RT/RW se DKI Jakarta dan beberapa Media Massa guna menyikapi kebijakan Bantuan Langsung Tunai yang diluncurkan pemerintah pasca kenaikan harga BBM bulan lalu.

Di awal pembukaan konferensi pers tersebut, Marlo Sitompul, Ketua Umum SRMI mengungkapkan bahwa konferensi pers ini bukan dimaksudkan untuk mendukung BLT, SRMI tetap dalam sikapnya bahwa BLT tidak mampu menjadi solusi dari persoalan yang ada, dan BLT memang diyakini sebagai peredam dan solusi jangka pendek saja.

Akan tetapi karena kebijakan BLT sudah digulirkan dan sudah berjalan, maka yang paling penting untuk dilakukan adalah pengawasan dan pengawalan terhadap program tersebut sehingga tepat sasaran dan merata kepada seluruh warga miskin. di temukan sejumlah bukti bahwa telah terjadi penyelewengan program BLT tersebut di tingkatan bawah.

Sejak BLT dibagikan kepada masyarakat miskin, pertengahan Mei 2008, SRMI telah mengumpulkan berbagai pengaduan dari rakyat miskin sebagai berikut;

1. Pembagian BLT tidak adil dan merata. Banyak Rumah Tangga Miskin (RTM) yang tidak mendapatkan BLT.
2. Masih ditemui pembagian BLT tidak tepat sasaran.
3. Masih ditemui Ketua RT memungguti uang dari RTM penerima BLT.
4. Dana BLT tidak sanggup mengurangi beban pengeluaran RTM akibat kenaikan BBM.

Fakta-fakta Penyelewengan:
1. Warga Miskin di KP Guji Baru Rt 004/02 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, mengeluhkan adanya penarikan uang untuk mendapatkan kupon bantuan langsung tunai pada 22 mei lalu. Menurut warga yang enggan disebutkan namanya itu, ketua RT 04, yang bernama Parlin, mengutipnya Rp 20 ribu.
2. Warga Miskin di Bojong Kavling Rt 016/04 Kel. Rawa Buaya Kec. Cengkareng Jakarta Barat, mengeluhkan adanya penarikan uang untuk mendapatkan kupon bantuan langsung tunai dan penahanan kartu BLT, yang dilakukan oleh Ketua RT 016. Setiap warga dimintai Rp 25 ribu.
3. Kekisruhan data penerima BLT juga masih terjadi di sejumlah daerah. Akibat kekisruhan ini banyak warga yang tak lagi tercatat sebagai penerima BLT.

Oleh karena itu, Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) mengeluarkan tuntutan sebagai berikut;

1. Dilakukan pendataan ulang terhadap orang-orang miskin dengan terjun lansung ke lapangan. Pendataan ini harus melibatkan kelompok masyarakat dan organisasi-organisasi rakyat.

2. Pemerintah harus memperjelas standarisasi kemiskinan dengan mengacu pada metode standarisasi World Bank (WB) dengan tidak membedakan geografi antara kota dan desa.

3. Standarisasi yang terlalu rendah yang dikeluarkan BPS telah memicu konflik luas karena fakta orang miskin jauh lebih besar dengan proyeksi perhitungan BPS.

4. Pemerintah dan apparatus penegakan hukum (KPK) harus terlibat aktif dalam pengawasan proses penyaluran BLT untuk mencegah penyelewengan dana ini dari pusat sampai ketingkat RT.

5. Pemerintah harus berani menindak tegas aparatnya (Camat, lurah, RT/RW) yang terbukti memanipulasi data ataupun menarik uang dari masyarakat sebagai syarat penerima BLT.

6. Untuk itu, Pemerintah harus menggandeng masyarakat dan organisasi-organisasi social untuk terlibat lansung dalam proses pengawasan tersebut.

7. Membangun posko-posko perjuangan rakyat miskin sebagai tempat mengawasi, menerima aduan, keluhan dan laporan-laporan dari warga miskin atas penyimpangan dalam penyaluran dana BLT.

Konferensi pers tersebut dilanjutkan dengan tanggapan dari RT dan RW yang hadir, dan semua yang hadir mendukung langkah dan sikap SRMI tersebut. direncanakan dalam waktu dekat, SRMI bersama Massa Rakyat Miskin Kota akan mendatangi Istana Negara guna menyampaikan tuntutannya selain berkirim surat kepada Menteri dan juga Presiden SBY.

Tolak Penggusuran Delman di Monas..!!

2008-05-16T17:48:00.001+07:00

Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Rakyat Miskin Indonesia bersama POPRAM, SBRMK dan paguyuban delman se Jakarta yang terdiri dari puluhan delman pada hari Rabu, 14 Mei 2008 jam 10.00 sampai dengan jam 13.00 mengadakan aksi massa dengan sasaran Kantor Gubernur DKI Jakarta dengan tuntutan : (1) Cabut Pelarangan Delman di Monas dan (2) Copot Walikota Jakarta Pusat, Silviana Murni.

Aksi ini diikuti oleh puluhan delman dan ratusan kusir, keluarga dan simpatisan. aksi berjalan tertip walaupun sempat memacetkan lalu lintas di Jl. Merdeka Selatan. Jakarta Pusat tepat di depan Balaikota Jakarta.

Aksi yang dikawal ketat puluhan polisi dan Satpol PP ini sempat diwarnai aksi saling dorong antar massa dengan satpol PP karena massa memaksa masuk ke Kantor Gubernur untuk bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo guna menyampaikan tuntutan mereka.

Massa sempat membawa 2 (dua) kuda berwarna hitam dan putih untuk dibawa masuk ke komplek Kantor Gubernur, namun aksi tersebut dilarang oleh satpol PP. peserta aksi yang ditemui di sela-sela aksi tersebut mengungkapkan bahwa saat ini tidak ada alasan untuk melarang delman di monas. Apalagi delman sekarang lebih tertib dan tidak membuang kotoran kuda seenaknya.

Mereka juga keberatan dengan pelarangan delman di Monas dikarenakan ini adalah satu-satunya sumber pendapatan bagi mereka. Apalagi menurut mereka delman juga merupakan salah satu budaya Indonesia yang hampir punah dan harus dipertahankan.

Pemerintah memang terlalu sibuk mengusir rakyat miskin di DKI Jakarta, banyak kebijakan yang kontra produktif dengan rencana pemerintah mengurangi angka kemiskinan di DKI Jakarta. "bagaimana pemerintah mau mengurangi angka kemiskinan kalau sumber nafkah rakyatnya justru di rampas negara dengan dalih keindahan kota". Kata salah satu peserta aksi geram melihat kebijakan pemerintah DKI yang sering main gusur itu.

Dari Workshop Program Voicing of the Poor :

2008-05-16T15:42:00.000+07:00

Koordinasi Kurang, Data Berbeda Membingungkan dalam Penganggaran.

Jakarta, Kemitraan.
Kurangnya koordinasi antar instansi yang menangani orang miskin menjadi salah satu kendala dalam mengatasi kebutuhan orang miskin. Ada program pemerintah pusat yang tidak berkoordinasi dengan instansi di tingkat daerah, maupun DPRD. Sebagai contoh bahwa Anggota DPR R.I. yang berasal dari daerah pemilihan Jakarta, sejak diangkat menjadi anggota DPR R.I. tahun 2004, baru beberapa minggu yang lalu melakukan hearing dengan DPRD DKI Jakarta.

Hal ini diungkapkan oleh Ibu Syamsidar Siregar, Ketua Panitia Anggaran DPRD DKI Jakarta dalam Workshop dan Lokakarya Program Voicing of The Poor, yang dilaksanakan oleh Cluster DEG di Ruang Papua Lantai 15 Menara Eksekutif, Kamis 8 Mei 2008.

Di bagian lain Ibu Syamsidar, yang juga Koordinator Kaukus Anggota DPRD DKI Jakarta, menyampaikan bahwa adanya perbedaan data kemiskinan yang diberikan. Sepertinya adanya perbedaan antara angka Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) lebih besar dari angka Keluarga Miskin (Gakin). ”Ini membingungkan yang mana yang dijadikan dasar dalam penganggaran” ungkap Ibu Syamsidar.

Untuk di bidang pendidikan, problem yang dirasakan adalah tentang pemberian subsidi dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah. Karena di DKI Jakarta banyak terdapat sekolah swasta yang kondisinya berbagai macam.

Selain Ibu Syamsidar, turut menjadi pembicara adalah Bapak Prawoto, Kepala Sub Bidang Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan membicarakan tentang RPJMD DKI Jakarta 2007-2012. dilanjutkan oleh Bapak Nursyamsu dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) DKI Jakarta. Pembicara terakhir dari workshop ini disampaikan oleh Maya Rostanti dari Pattiro yang berbicara tentang pengalaman pelaksanaan Citizen Report Card sebagai dasar pengumpulan data kebutuhan masyarakat.

Di bagian awal, Ainul Ridha, PMO Dutch DEG menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemitraan dalam melakukan advokasi dalam proses penganggaran di DKI Jakarta. Diharapkan dari kegiatan ini minimal dapat menjadi proses pengenalan awal dari Program Voicing of the Poor kepada stakeholder yang akan terlibat dalam program ini nantinya.
Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 30 orang 9 orang diantaranya perempuan. Peserta berasal dari LSM-LSM yang peduli dalam penganggaran di DKI Jakarta, Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Jakarta Selatan, Dewan Kelurahan, Kecamatan Penjaringan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kecamatan Kemayoran. Kegiatan itu berakhir jam 16.00 WIB.