Koordinasi Kurang, Data Berbeda Membingungkan dalam Penganggaran.
Jakarta, Kemitraan.
Kurangnya koordinasi antar instansi yang menangani orang miskin menjadi salah satu kendala dalam mengatasi kebutuhan orang miskin. Ada program pemerintah pusat yang tidak berkoordinasi dengan instansi di tingkat daerah, maupun DPRD. Sebagai contoh bahwa Anggota DPR R.I. yang berasal dari daerah pemilihan Jakarta, sejak diangkat menjadi anggota DPR R.I. tahun 2004, baru beberapa minggu yang lalu melakukan hearing dengan DPRD DKI Jakarta.
Hal ini diungkapkan oleh Ibu Syamsidar Siregar, Ketua Panitia Anggaran DPRD DKI Jakarta dalam Workshop dan Lokakarya Program Voicing of The Poor, yang dilaksanakan oleh Cluster DEG di Ruang Papua Lantai 15 Menara Eksekutif, Kamis 8 Mei 2008.
Di bagian lain Ibu Syamsidar, yang juga Koordinator Kaukus Anggota DPRD DKI Jakarta, menyampaikan bahwa adanya perbedaan data kemiskinan yang diberikan. Sepertinya adanya perbedaan antara angka Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) lebih besar dari angka Keluarga Miskin (Gakin). ”Ini membingungkan yang mana yang dijadikan dasar dalam penganggaran” ungkap Ibu Syamsidar.
Untuk di bidang pendidikan, problem yang dirasakan adalah tentang pemberian subsidi dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah. Karena di DKI Jakarta banyak terdapat sekolah swasta yang kondisinya berbagai macam.
Selain Ibu Syamsidar, turut menjadi pembicara adalah Bapak Prawoto, Kepala Sub Bidang Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan membicarakan tentang RPJMD DKI Jakarta 2007-2012. dilanjutkan oleh Bapak Nursyamsu dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) DKI Jakarta. Pembicara terakhir dari workshop ini disampaikan oleh Maya Rostanti dari Pattiro yang berbicara tentang pengalaman pelaksanaan Citizen Report Card sebagai dasar pengumpulan data kebutuhan masyarakat.
Di bagian awal, Ainul Ridha, PMO Dutch DEG menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemitraan dalam melakukan advokasi dalam proses penganggaran di DKI Jakarta. Diharapkan dari kegiatan ini minimal dapat menjadi proses pengenalan awal dari Program Voicing of the Poor kepada stakeholder yang akan terlibat dalam program ini nantinya.
Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 30 orang 9 orang diantaranya perempuan. Peserta berasal dari LSM-LSM yang peduli dalam penganggaran di DKI Jakarta, Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Jakarta Selatan, Dewan Kelurahan, Kecamatan Penjaringan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kecamatan Kemayoran. Kegiatan itu berakhir jam 16.00 WIB.
Jakarta, Kemitraan.
Kurangnya koordinasi antar instansi yang menangani orang miskin menjadi salah satu kendala dalam mengatasi kebutuhan orang miskin. Ada program pemerintah pusat yang tidak berkoordinasi dengan instansi di tingkat daerah, maupun DPRD. Sebagai contoh bahwa Anggota DPR R.I. yang berasal dari daerah pemilihan Jakarta, sejak diangkat menjadi anggota DPR R.I. tahun 2004, baru beberapa minggu yang lalu melakukan hearing dengan DPRD DKI Jakarta.
Hal ini diungkapkan oleh Ibu Syamsidar Siregar, Ketua Panitia Anggaran DPRD DKI Jakarta dalam Workshop dan Lokakarya Program Voicing of The Poor, yang dilaksanakan oleh Cluster DEG di Ruang Papua Lantai 15 Menara Eksekutif, Kamis 8 Mei 2008.
Di bagian lain Ibu Syamsidar, yang juga Koordinator Kaukus Anggota DPRD DKI Jakarta, menyampaikan bahwa adanya perbedaan data kemiskinan yang diberikan. Sepertinya adanya perbedaan antara angka Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) lebih besar dari angka Keluarga Miskin (Gakin). ”Ini membingungkan yang mana yang dijadikan dasar dalam penganggaran” ungkap Ibu Syamsidar.
Untuk di bidang pendidikan, problem yang dirasakan adalah tentang pemberian subsidi dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah. Karena di DKI Jakarta banyak terdapat sekolah swasta yang kondisinya berbagai macam.
Selain Ibu Syamsidar, turut menjadi pembicara adalah Bapak Prawoto, Kepala Sub Bidang Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat yang akan membicarakan tentang RPJMD DKI Jakarta 2007-2012. dilanjutkan oleh Bapak Nursyamsu dari Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) DKI Jakarta. Pembicara terakhir dari workshop ini disampaikan oleh Maya Rostanti dari Pattiro yang berbicara tentang pengalaman pelaksanaan Citizen Report Card sebagai dasar pengumpulan data kebutuhan masyarakat.
Di bagian awal, Ainul Ridha, PMO Dutch DEG menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kepedulian Kemitraan dalam melakukan advokasi dalam proses penganggaran di DKI Jakarta. Diharapkan dari kegiatan ini minimal dapat menjadi proses pengenalan awal dari Program Voicing of the Poor kepada stakeholder yang akan terlibat dalam program ini nantinya.
Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 30 orang 9 orang diantaranya perempuan. Peserta berasal dari LSM-LSM yang peduli dalam penganggaran di DKI Jakarta, Sub Dinas Pelayanan Kesehatan Jakarta Selatan, Dewan Kelurahan, Kecamatan Penjaringan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kecamatan Kemayoran. Kegiatan itu berakhir jam 16.00 WIB.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar