Dikdas DKI Jakarta Dinilai Tidak Transparan

Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta dinilai tidak memiliki pelayanan publik yang profesional. Kinerja instansi ini dinilai lamban dalam menghadapi aduan masyarakat, termasuk penyelesaian masalah seputar dunia pendidikan dasar yakni sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Menurut Koordinator Lapangan Gerakan Rakyat Anti Kemiskinan (Garap) Subandi Ismail, APBD 2008 DKI untuk pendidikan dasar sebesar Rp5,25 triliun cukup untuk menggratiskan biaya sekolah pendidikan dasar bagi keluarga miskin.

”Kenyataannya masih banyak pungutan di sekolahsekolah, termasuk sekolah negeri” kata Subandi kemarin. Berdasarkan hasil survei terhadap 400 koresponden keluarga miskin dari lima wilayah DKI Jakarta (tidak termasuk Kepulauan Seribu), masih ditemukan keluhan pungutan biaya selain sumbangan pembinaan pendidikan.

Sebesar 35% dari hasil survei terjadi di tingkat SD,32% pada tingkat SMP, sedangkan 10% mengaku dipersulit masalah administrasi ketika masuk sekolah. Menurut Kasi Disiplin Tenaga Kependidikan Dikdas DKI Jakarta Sophan Widianto, pihaknya akan menindaklanjuti temuan tersebut. ”Namun, prosesnya akan kami lakukan secara tertutup karena laporan ini sifatnya masih praduga tidak bersalah” ungkapnya.

Sumber : Koran Sindo
Berita Lain terkait Aksi ini bisa dibaca di : Warta Kota