.jpg)
Banyak temuan negatif, pelayanan publik di DKI perlu banyak perbaikan
Hotel Millennium Jakarta. Setelah sebelumnya melakukan focus group discussion bersama warga di 10 (sepuluh) kecamatan termiskin di wilayah DKI Jakarta yang dilaksanakan pada awal bulan Agustus 2008 untuk melakukan penilaian terhadap pelayanan publik dibidang pendidikan dan kesehatan di DKI Jakarta, hari ini (Selasa, 26 Agustus 2008) DEG Cluster dibawah project Dutch bersama dengan koalisi masyarakat sipil Garap Jakarta melaksanakan diskusi terfokus dengan multistakeholder untuk membaca hasil dari FGD di 10 kecamatan tersebut.
FGD kali ini melibatkan 25 peserta (10 diantaranya adalah perempuan) yang berasal dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Suku Dinas Pelayanan Kesehatan, Koalisi masyarakat sipil, dan perwakilan RW di DKI Jakarta.
Diskusi ini adalah sebagai forum untuk mensosialisasikan hasil penilaian warga terhadap layanan publik dibidang pendidikan dan kesehatan kepada para pemangku kepentingan baik dari Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Pendidikan Tinggi, Dinas Kesehatan dan juga Suku Dinas Pelayanan Kesehatan di Kab/Kota.
Dalam prakata sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan menegaskan bahwa pemerintah DKI Jakarta sudah berusaha untuk melakukan pengurangan belanja dinas dengan perampingan struktur pada tahun 2009 ini. Dari 26 Dinas yang ada pada tahun 2008, pada tahun 2009 nanti tinggal 20 Dinas. Dibidang pendidikan akan ada penggabungan dari Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Dinas Pendidikan Tinggi menjadi Dinas Pendidikan. Sedangkan di sektor kesehatan akan ada penggabungan dari Suku Dinas Pelayanan Kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan Masyarakat hanya menjadi 1 yakni Suku Dinas Kesehatan.
Menanggapi adanya temuan bahwa masih banyak pungutan di Sekolah, Dinas Pendidikan menyatakan bahwa hal tersebut tidak dibenarkan dan harap dilaporkan kepada Dinas Pendidikan. “yang diperbolehkan menghimpun dana sumbangan orang tua hanya sekolah bertaraf internasional, karena BOS dinilai kurang mencukupi. Akan tetapi diluar itu tidak diperbolehkan” begitu komentar Dinas Pendidikan menanggapi data yang disampaikan.
Sedangkan menanggapi temuan fakta bahwa masih banyak warga miskin yang tidak mendapat kartu Gakin, Dinas Kesehatan menyatakan bahwa dasar pembuatan kartu Gakin adalah data BPS. Sehingga Dinas Kesehatan tidak bisa mengintervensi hal ini. Sebagai solusi, Pemerintah DKI mengeluarkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) bagi warga miskin yang tidak mendapat kartu Gakin yang disokong dengan dana APBD. “Data dari BPS memang kadang tidak mencerminkan kondisi riil di masyarakat sehingga penyaluran bantuan menjadi tidak tepat sasaran. Kita berharap agar kedepan pendataan oleh BPS bisa melibatkan RT dan RW”. Kata Sismanu, Ketua Umum Ikatan RW se-DKI Jakarta.
Selain mengumpulkan tanggapan para pemangku kepentingan terhadap temuan di 10 Kecamatan, FGD ini juga menjadi forum penyempurnaan dari instrumen CRC (Citizen Report Card) dan macam-macam Jenis Layanan yang nantinya akan dipakai untuk menilai layanan publik di DKI Jakarta.
Rencana Tindak Lanjut
Tindak lanjut dari acara ini yakni penyempurnaan instrumen CRC terutama pada jenis layanan yang dinilai dan juga penambahan tool penilaian. Tool yang sudah ada baru menggambarkan hal-hal negatif/kekurangan dari layanan publik, akan tetapi belum melihat kesuksesan/nilai positif dari masing-masing layanan tersebut.
Tindak lanjut dari acara ini yakni penyempurnaan instrumen CRC terutama pada jenis layanan yang dinilai dan juga penambahan tool penilaian. Tool yang sudah ada baru menggambarkan hal-hal negatif/kekurangan dari layanan publik, akan tetapi belum melihat kesuksesan/nilai positif dari masing-masing layanan tersebut.
***
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar