Seminar Publik Kajian RPJMD DKI Jakarta 2007-2012

Tidak ada indikator dan target yang jelas dalam pembangunan Jakarta

Kemitraan, Jakarta. Kemitraan melihat pentingnya melakukan kajian terhadap perda DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2008 tentang RPJMD DKI Jakarta Tahun 2007-2012 karena nilai strategis RPJMD sebagai payung hukum dari rencana pelaksanaan pembangunan selama 5 tahun kedepan. Kajian dilakukan sepanjang bulan Juni – Agustus 2008 dan pada hari Kamis, 28 Agustus 2008 bertempat di Hotel Millennium diselenggarakan Seminar Publik guna disseminasi hasil kajian kepada masyarakat luas.

Kajian ini terbatas pada sektor pendidikan dan kesehatan sebagai hak dasar warga. Diharapkan hasil kajian menjadi rekomendasi bagi penjabaran RPJMD kedalam Renstra SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Renja SKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) sesuai hierarki yang diatur UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Secara umum, kajian yang diorganisir bersama CIBA ini ditujukan untuk mengetahui relevansi RPJMD DKI Jakarta 2007-2012 sebagai kerangka yang mendasari kebijakan pengurangan kemiskinan di DKI Jakarta. Sedangkan secara spesifik tujuan kajian ini adalah: (1) Mengetahui kedudukan masalah pembangunan di DKI Jakarta menurut RPJMD 2007-2012 dalam kerangka determinan kemiskinan. (2) Mengetahui implikasi masalah pembangunan di DKI Jakarta menurut RPJMD 2007-2012 terhadap target kebijakan pro-poor di DKI Jakarta. (3) Mengetahui instrumen kebijakan yang relevan untuk target kebijakan pro-poor di DKI Jakarta.

Kajian yang melibatkan 5 Ahli dan 1 Analis pada bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Kerakyatan ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah Kajian Umum terdiri dari 5 Bab yakni Pendahuluan, Kemiskinan: Teori dan Kerangka Evaluasi, Kemiskinan di DKI Jakarta, RPJMD DKI Jakarta 2007-2012 dalam Analisis, Catatan dan Penutup. Bagian Kedua adalah Kajian Khusus Bidang Pendidikan terdiri dari 4 Bab yakni Pendahuluan, Kebijakan dan Situasi Pendidikan Indonesia, Analisis dan Rekomendasi, Kebijakan Prioritas Pembangunan Pendidikan. Bagian Ketiga adalah Kajian Khusus bidang Kesehatan terdiri dari 4 Bab yakni Pendahuluan, Kondisi Bidang Kesehatan DKI Jakarta, Analisis RPJMD Bidang Kesehatan, Rekomendasi Bidang Kesehatan.

Andrinof Chaniago, Pakar Kebijakan Publik dan Good Governance melihat RPJMD DKI Jakarta ini dibuat dengan tergesa-gesa dan takut-takut karena tidak ada keberanian mencantumkan target sampai dengan 2012 pada semua sektor pembangunan. Sebagai contoh, tidak ada target yang jelas dan gamblang berapa persen target penurunan angka kemiskinan, pengangguran atau berapa persen peningkatan wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan Pemda DKI.

Kajian ini dinilai sebagai kajian yang sangat tepat dan komprehensif. “Kajian ini sangat mendalam, lebih aktual, disertai data-data yang aktual dan akurat, dan juga cukup komprehensif sehingga kajian ini perlu diapresiasi.” Ungkap Andrinof. Selain itu, Andrinof menilai banyak manipulasi statistik yang dipaparkan di RPJMD DKI Jakarta dan nuansa politis sangat kental. Sedangkan menanggapi usulan rekomendasi yang disampaikan tim expert, Andrinof menilai bahwa rekomendasi dalam Kajian RPJMD setebal 112 halaman tersebut sudah pas dan cukup komprehensif karena disusun per program.

Sementara koalisi Garap Jakarta yang terdiri dari 15 elemen masyarakat sipil di DKI Jakarta melihat masih diperlukannya perbaikan pada hasil kajian dengan memperhatikan masukan dari para peserta seminar dan juga catatan penting dari penanggap yang hadir dalam diskusi ini. Selain itu juga diperlukan rencana tindak lanjut untuk mengawal hasil kajian agar diterima dan menjadi masukan bagi pemangku kepentingan di Eksekutif dan Legislatif.

Pasca dilaksanakannya seminar, direncanakan untuk segera melakukan roundtable expert meeting bersama dengan Kemitraan, para ahli, dan koalisi Garap Jakarta guna menyempurnakan hasil kajian sebelum diserahkan kepada para pemangku kepentingan dan dipublikasikan kepada masyarakat luas di DKI Jakarta.

***