Dikdas DKI Jakarta Dinilai Tidak Transparan

Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta dinilai tidak memiliki pelayanan publik yang profesional. Kinerja instansi ini dinilai lamban dalam menghadapi aduan masyarakat, termasuk penyelesaian masalah seputar dunia pendidikan dasar yakni sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Menurut Koordinator Lapangan Gerakan Rakyat Anti Kemiskinan (Garap) Subandi Ismail, APBD 2008 DKI untuk pendidikan dasar sebesar Rp5,25 triliun cukup untuk menggratiskan biaya sekolah pendidikan dasar bagi keluarga miskin.

”Kenyataannya masih banyak pungutan di sekolahsekolah, termasuk sekolah negeri” kata Subandi kemarin. Berdasarkan hasil survei terhadap 400 koresponden keluarga miskin dari lima wilayah DKI Jakarta (tidak termasuk Kepulauan Seribu), masih ditemukan keluhan pungutan biaya selain sumbangan pembinaan pendidikan.

Sebesar 35% dari hasil survei terjadi di tingkat SD,32% pada tingkat SMP, sedangkan 10% mengaku dipersulit masalah administrasi ketika masuk sekolah. Menurut Kasi Disiplin Tenaga Kependidikan Dikdas DKI Jakarta Sophan Widianto, pihaknya akan menindaklanjuti temuan tersebut. ”Namun, prosesnya akan kami lakukan secara tertutup karena laporan ini sifatnya masih praduga tidak bersalah” ungkapnya.

Sumber : Koran Sindo
Berita Lain terkait Aksi ini bisa dibaca di : Warta Kota

Selengkapnya...

Tolak Penggusuran Delman di Monas..!!

Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Rakyat Miskin Indonesia bersama POPRAM, SBRMK dan paguyuban delman se Jakarta yang terdiri dari puluhan delman pada hari Rabu, 14 Mei 2008 jam 10.00 sampai dengan jam 13.00 mengadakan aksi massa dengan sasaran Kantor Gubernur DKI Jakarta dengan tuntutan : (1) Cabut Pelarangan Delman di Monas dan (2) Copot Walikota Jakarta Pusat, Silviana Murni.

Aksi ini diikuti oleh puluhan delman dan ratusan kusir, keluarga dan simpatisan. aksi berjalan tertip walaupun sempat memacetkan lalu lintas di Jl. Merdeka Selatan. Jakarta Pusat tepat di depan Balaikota Jakarta.

Aksi yang dikawal ketat puluhan polisi dan Satpol PP ini sempat diwarnai aksi saling dorong antar massa dengan satpol PP karena massa memaksa masuk ke Kantor Gubernur untuk bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo guna menyampaikan tuntutan mereka.

Massa sempat membawa 2 (dua) kuda berwarna hitam dan putih untuk dibawa masuk ke komplek Kantor Gubernur, namun aksi tersebut dilarang oleh satpol PP. peserta aksi yang ditemui di sela-sela aksi tersebut mengungkapkan bahwa saat ini tidak ada alasan untuk melarang delman di monas. Apalagi delman sekarang lebih tertib dan tidak membuang kotoran kuda seenaknya.

Mereka juga keberatan dengan pelarangan delman di Monas dikarenakan ini adalah satu-satunya sumber pendapatan bagi mereka. Apalagi menurut mereka delman juga merupakan salah satu budaya Indonesia yang hampir punah dan harus dipertahankan.

Pemerintah memang terlalu sibuk mengusir rakyat miskin di DKI Jakarta, banyak kebijakan yang kontra produktif dengan rencana pemerintah mengurangi angka kemiskinan di DKI Jakarta. "bagaimana pemerintah mau mengurangi angka kemiskinan kalau sumber nafkah rakyatnya justru di rampas negara dengan dalih keindahan kota". Kata salah satu peserta aksi geram melihat kebijakan pemerintah DKI yang sering main gusur itu.

 

Selengkapnya...