Survey CRC di DKI Jakarta

Otonomi Daerah yang telah berjalan di Indonesia akan lebih maksimal ketika peran masyarakat menjadi kunci terpenting dalam mengembangkan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Partisipasi aktif, kebebasan dan keterbukaan berpendapat, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

adalah sarana utama dalam membangun demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kemampuan masyarakat atau organisasi masyarakat untuk mengakses informasi, berpartisipasi aktif proses perencanaan dan implementasi pembangunan, serta berperan dalam menjaga akuntabilitas proses pemerintahan adalah sebuah faktor fundamental demi tegaknya demokrasi. Sedikitnya untuk dua alasan: pertama, menjamin bahwa warga bisa berperan, berkontribusi dan memperoleh layanan pembangunan yang baik; kedua, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dapat membangun checks-and-balance, karena janji-janji pejabat dan anggota DPRD terhadap konstituennya dapat dikontrol melalui saluran-saluran organisasi masyarakat.

Upaya-upaya menagih janji-janji tersebut, bisa dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah survei CRC yang merupakan sebuah instrumen untuk mengukur akuntabilitas penyelengaraan pelayanan publik pemeritah dengan menggalang aksi kolektif masyarakat memberikan penilaian terhadap pelayanan publik yang diterimanya untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas. Bagi pemerintah atau penyedia jasa lainnya CRC dapat digunakan sebagai alat diagnosa awal untuk mengidentifikasi titik-titik permasalahan dalam pelayanan yang diselenggarakan.

Perkembangan CRC di Indonesia ditandai dengan banyaknya LSM/NGO, pemerintah dan kelompok lainnya melakukan penilaian dengan menggunakan metode CRC, tentunya dengan berbagai modifikasi dalam pelaksanaannya, belajar dari studi di Bangalore, buku ini mencoba sedikit berbagi mengenai catatan perjalanan CRC di kota tersebut serta beberapa aktivitas CRC dikota lainnya di Indonesia. Buku ini pun memaparkan beberapa rekam pelaksanaan dan hasil CRC di DKI Jakarta.

Buku dapat anda download di:
http://www.ziddu.com/download/13719363/ianWargaSebagaiWujudPartispasiDalamPelayananPublik.pdf.html


Selengkapnya...

Thumbs Down for Poor Family Card System

More than 25 percent of Jakarta’s poor are unhappy with the way the government’s Poor Family Card, or Gakin, scheme, is being managed, a survey revealed on Friday.

The survey, conducted by Partnership, a nongovernmental organization, showed that 29 percent of 116 respondents had faced extortion when applying for the cards, which give access to low-cost or free healthcare.

Under the scheme, residents wishing to take advantage of the government’s free or low-cost healthcare services had to secure a letter from the head of their community stating that they were impoverished.


Residents then had to present this letter, known as an SKTM, to the district office in order to receive the card. Some residents reported that they have been asked to pay varying “administrative fees.”

Rohidin Sudarno, head of the survey team, said that “25.3 percent of the survey’s respondents complained of fees of between Rp 5,000 (42 cents) and Rp 10,000 per letter being levied illegally per letter by local community heads.”

The Partnership survey also revealed that 21.7 percent of respondents said they have received harsh treatment from medical doctors and 44.2 percent complained of negligence by paramedics.

M. Sobari, the executive director of Partnership, said that most hospitals also required a down payment from Gakin card holders before providing them with medical treatment.
Selengkapnya...

Sektor Pendidikan Belum Prowarga

**Laporan Akhir Tahun KOMPAS **

Selama setahun terakhir ini sulit rasanya menemukan perkembangan positif dalam sektor pendidikan di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Masih banyak fasilitas pendidikan yang tidak memadai dan biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk bisa mendapatkan pendidikan layak kerap tidak rasional.

Keberpihakan terhadap sektor ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baru sebatas mata anggaran. Masih segar dalam ingatan, sejumlah orangtua murid sekolah dasar negeri (SDN) dan sekolah menengah pertama negeri (SMPN) mengeluhkan berbagai pungutan sebelum dan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) ditetapkan komite sekolah (komsek) pada bulan Agustus-September.

Beragam kebutuhan dijadikan alasan untuk mengenakan pungutan. Mulai dari pembelian seragam, buku, sumbangan perbaikan gedung, penambahan sarana, fasilitas sekolah, studi banding guru, hingga ke pos yang tak ada kaitan dengan pendidikan. Berbagai pungutan ini kerap terjadi di SDN dan SMPN berstatus percontohan—belakangan berubah menjadi sekolah standar nasional (SSN) dan sekolah standar internasional (SSI).

Pungutan berdalih dana sukarela orangtua sebagai donatur tetap sekolah untuk melengkapi fasilitas pendukung pembelajaran anak di sekolah. Besaran pungutan uang pembangunan mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 10,5 juta per siswa baru. Pungutan lainnya ditentukan tiap komsek dan pimpinan sekolah.

Sesungguhnya, pungutan tak resmi atas kesepakatan pimpinan sekolah dan komsek itu memberatkan orangtua murid. Keberadaan komsek ini juga terungkap dalam survei Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang perkembangan layanan SDN dan madrasah ibtidaiyah negeri (MIN) se-DKI Jakarta tahun 2004-2007.

Hasil survei yang melibatkan responden orangtua murid menunjukkan sebagian besar orangtua murid tidak tahu mengenai komsek. Sebanyak 67,9 persen mengaku tidak dilibatkan sama sekali dalam pemilihan komsek. Sisanya, sebanyak 32,1 persen orangtua menyatakan terlibat dalam pembentukan komsek.

Komsek ternyata diisi orangtua yang ditunjuk langsung oleh kepala sekolah dan bukan perwakilan orangtua siswa baru. Wajar jika kepala sekolah bisa mengatur komsek dalam menyusun APBS. ”Peluang korupsi sekolah cenderung meningkat seiring dengan semakin rendahnya tingkat partisipasi orangtua dalam menyusun APBS,” kata peneliti ICW, Febri Hendri.

Namun, pimpinan sekolah dan komsek memiliki pandangan dan argumentasi soal itu. Mereka beralasan, pungutan dilakukan karena anggaran pendidikan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sangat kecil. Anggaran itu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan.

Namun, apa pun alasannya tetap saja orangtua murid keberatan dan mempertanyakan dasar alasan pungutan tersebut. Gugatan ini muncul karena tidak ada satu pun aturan yang membolehkan memungut.

Larangan itu ditegaskan dalam Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta No 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk SDN, SDN luar biasa (LB), SMPN, SMPN LB, dan sekolah negeri lainnya setara SDN dan SMPN se-DKI. Peraturan itu hingga kini tetap berlaku.

Jelas sudah, berbagai pungutan dengan dasar alasan apa pun tidak dibenarkan. Bukankah anggaran pendidikan dalam APBD DKI tersedia dalam angka yang cukup besar? Bahkan anggaran untuk pendidikan itu bisa dikatakan lebih besar daripada anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lihat grafik).

Dalam APBD DKI 2008, dana BOP yang dikucurkan mencapai Rp 821,5 miliar, terdiri dari SDN sebesar Rp 493,8 miliar untuk 684.679 siswa di 2.270 SD. Setiap siswa memperoleh alokasi Rp 60.000 per bulan. BOP SMPN mencapai Rp 327,7 miliar untuk 248.740 siswa di 339 SMP. Setiap siswa mendapat alokasi anggaran Rp 110.000 per bulan. Sementara bantuan operasional sekolah (BOS) di SDN sebesar Rp 21.000 per bulan per anak dan SMPN Rp 29.500 per bulan.

Fasilitas sekolah marginal
Selain pungutan, wajah pendidikan juga tercoreng dengan buruknya fasilitas dan layanan. Survei ICW menyatakan, ruangan perpustakaan, warung sekolah, buku pelajaran pokok yang dipinjamkan secara gratis minim tersedia. Kalaupun ada, buku pelajaran gratis yang dipinjamkan dalam kondisi buruk.

Survei Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), Kemitraan, dan Gerakan Rakyat Anti Pemiskinan (Garap), November lalu menunjukkan, sebagian besar atau 60,3 persen sarana dan prasarana pendidikan di SDN dan 72,9 persen di SMPN tidak lengkap dan dalam kondisi rusak.

Memprihatinkannya lagi, sarana gedung yang tersedia seperti gedung SDN 03 dan SDN 12, Sumur Batu Utara, Kemayoran, Jakarta Pusat, tidak bisa digunakan. Pada November 2007, sekitar 500 siswa kedua SDN itu terpaksa menumpang belajar di SDN lainnya di Sumur Batu karena gedung sekolah mereka nyaris roboh.

Gedung itu sampai saat ini belum diperbaiki karena dana yang terbatas. Dengan demikian, kedua sekolah itu tidak masuk dalam program rehabilitasi tahun 2008. Pemprov DKI Jakarta hanya mengalokasikan dana perbaikan sekolah dalam APBD DKI Jakarta sebanyak Rp 215 miliar. Dana sebesar itu hanya cukup untuk perbaikan total 21 gedung sekolah yang rusak berat, dari 400 gedung sekolah yang rusak.

Para orangtua murid di kedua SD di Sumur Batu itu kecewa. mereka lalu mengumpulkan donatur dan sepakat membangun sendiri. Niat baik para orangtua murid ini mengusik para pejabat teknis di Pemprov DKI sehingga Pemprov DKI memprioritaskan rehabilitasi pembangun gedung kedua sekolah itu dalam APDB tahun 2009.

Memperbaiki
Masalah pendidikan di Jakarta begitu beragamnya. Pemprov DKI Jakarta juga berusaha untuk memperbaikinya. Salah satunya adalah menindak para pimpinan sekolah yang melakukan pungutan liar. Namun, tindakan itu diragukan mampu memberikan efek jera karena sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku terlalu ringan.

Namun lepas dari semua itu, upaya yang dilakukan Pemprov DKI untuk membenahi pendidikan jauh dari memadai. Apakah itu dalam hal pungutan, perbaikan fasilitas sekolah, maupun mutu pendidikan secara keseluruhan. Padahal dalam kampanye yang mengantarkan Fauzi Bowo dan Prijanto ke kursi Gubernur dan Wakil Gubernur karena penegasannya akan memperbaiki dunia pendidikan di Jakarta.

Kini waktu sudah berlalu. Fauzi dan Prijanto sudah 1 tahun 62 hari, tetapi wajah pendidikan tetap penuh dengan karut-marut persoalan. Pungutan tetap marak, kondisi gedung sekolah banyak yang masih memprihatinkan, fasilitas perpustakaan minim buku, dan pengembangan kompetensi guru masih jauh dari harapan. Kini warga menagih lagi janji itu di tahun 2009. Benarkah Fauzi Bowo dan Prijanto merealisasikan pendidikan sebagai sasaran utama pembangunan Jakarta. [Laporam: Pingkan Elita Dundu]

Sumber : Kompas, Selasa, 9 Desember 2008 03:00 WIB
Selengkapnya...

Poor approve of capital's health, education services

Picture : Live Talkshow on JakTV (26/11/2008) to discuss about CRC survey results

People living in poverty in Jakarta say the city administration's health and education services are good, a survey conducted by several NGOs reveals.

The survey, carried out on 400 low-income bracket residents by the Partnership for Governance Reform, the Coalition of Jakarta Non-Poverty Movement and the Center of Regional Research and Information, shows that 90.25 percent of the surveyed responded positively about the two sectors.

The respondents were low-income bracket residents in possession of relief letters (SKTM) and poor person cards (GAKIN) of 42 districts in five municipalities throughout the city. They were asked to rate the quality of public health centers and hospitals and elementary and junior high schools, specifically the quality of facilities, administration services, the performances of teachers and health officers, and to list complaints.

The survey found that 93.2 percent of the respondents said public health centers did not have cumbersome bureaucracy, while 65.2 percent praised hospitals' administration services. Some 92.2 and 91.5 percent of respondents praised public health centers' offices and facilities, respectively, while 78.3 and 90.6 percent praised those of hospitals.

The results surprised NGOs, experts and the surveyors. "We were very surprised when we first found out about the results, but these are the facts," said Agung Wasono of the Partnership for Governance Reform.

"But, no matter what the results, the administration should improve its services in the health and education sectors. "Although 'only' 30 percent of respondents were dissatisfied with the hospital's administration services, for instance, the number still matters," he said.

Abdul Malik, an education expert, said the survey was not conclusive. "It did not touch on substantial aspects of education and health services, like have pregnant women received quality services? It should have revealed more specific information," Abdul said. "The results are still pretty rough. I don't even think it will be useful for the administration in (its efforts to) improve education and health quality. "You should go deeper so that you can help the administration solve its problems in the two sectors," he said.

Coordinator of the Jakarta Residents Forums, Azas Tigor Nainggolan, concurred. "If (the case) were a computer, the survey would have covered only the hardware, not the software," Tigor said. Many residents have found it difficult to apply for SKTM letters and Gakin IDs.

In 2005, the administration distributed Gakin cards to residents eligible for low-cost or free health care and food. Low-income bracket residents can also apply for SKTM letters, which would make them eligible for discounted or free medical care. SKTM holders pay only 50 percent of medical fees, while Gakin holders pay nothing. SKTM applicants must submit notification letters from their neighborhood's unit chief and from subdistrict officials as well as a letter from their local community health care center underwriting their financial status.

The survey showed respondents felt high school facilities and teachers were superior to those at elementary schools.

Triwik Kurniasari , The Jakarta Post , Jakarta Wed, 11/26/2008 10:43 AM Headlines

Sumber : The Jakarta Post
Related News : Republika Online, Kompas Cetak, Berita Jakarta, Suara Merdeka

Selengkapnya...

Dikdas DKI Jakarta Dinilai Tidak Transparan

Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta dinilai tidak memiliki pelayanan publik yang profesional. Kinerja instansi ini dinilai lamban dalam menghadapi aduan masyarakat, termasuk penyelesaian masalah seputar dunia pendidikan dasar yakni sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Menurut Koordinator Lapangan Gerakan Rakyat Anti Kemiskinan (Garap) Subandi Ismail, APBD 2008 DKI untuk pendidikan dasar sebesar Rp5,25 triliun cukup untuk menggratiskan biaya sekolah pendidikan dasar bagi keluarga miskin.

”Kenyataannya masih banyak pungutan di sekolahsekolah, termasuk sekolah negeri” kata Subandi kemarin. Berdasarkan hasil survei terhadap 400 koresponden keluarga miskin dari lima wilayah DKI Jakarta (tidak termasuk Kepulauan Seribu), masih ditemukan keluhan pungutan biaya selain sumbangan pembinaan pendidikan.

Sebesar 35% dari hasil survei terjadi di tingkat SD,32% pada tingkat SMP, sedangkan 10% mengaku dipersulit masalah administrasi ketika masuk sekolah. Menurut Kasi Disiplin Tenaga Kependidikan Dikdas DKI Jakarta Sophan Widianto, pihaknya akan menindaklanjuti temuan tersebut. ”Namun, prosesnya akan kami lakukan secara tertutup karena laporan ini sifatnya masih praduga tidak bersalah” ungkapnya.

Sumber : Koran Sindo
Berita Lain terkait Aksi ini bisa dibaca di : Warta Kota

Selengkapnya...

Pelatihan Enumerator untuk Survey CRC

Hotel Millennium Jakarta. Pada tanggal 26 September 2008 bertempat di Hotel Millennium Jakarta, Koalisi Garap Jakarta diorganisir oleh PATTIRO dan didukung oleh Partnership for Governance Reform menyelenggarakan Pelatihan Enumerator/Surveyor untuk survey Citizen Report Card yang akan dilaksanakan di DKI Jakarta.

Pelatihan Surveyor ini melibatkan 20 calon surveyor yang berasal dari relawan CSO yang bergabung dalam koalisi Garap Jakarta. Hadir dalam pelatihan ini adalah Agung Wasono dari Partnership, Suhirman dari FPPM Bandung sebagai konsultan, dan juga Pegiat anggaran dari PATTIRO dan LSM lain di DKI Jakarta.

Selama pelatihan, peserta mendapat penjelasan mengenai CRC dan latar belakang pentingnya melakukan CRC di DKI Jakarta. Selain diajari teknik melakukan wawancara dalam advokasi CRC, peserta juga langsung diarahkan untuk simulasi wawancara kepada masyarakat miskin disekitar hotel millennium, sehingga ketika melakukan survey sesungguhnya peserta tidak kaget.

Pelatihan ini adalah tahapan kegiatan ke 5 (lima) setelah dilakukannya : (1) Training dan Workshop CRC, (2) Wawancara Mendalam di Komunitas Miskin, (3) Diskusi Instrumen dan (4) FGD Stakeholder. Sedangkan tahapan selanjutnya adalah Survey CRC yang akan dilaksanakan pada minggu III Oktober 2008.

Selamat melakukan wawancara untuk para enumerator, semoga tidak mengalami hambatan yang berarti selama dilapangan. Amiin...

Selengkapnya...

FGD Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik

Banyak temuan negatif, pelayanan publik di DKI perlu banyak perbaikan

Hotel Millennium Jakarta. Setelah sebelumnya melakukan focus group discussion bersama warga di 10 (sepuluh) kecamatan termiskin di wilayah DKI Jakarta yang dilaksanakan pada awal bulan Agustus 2008 untuk melakukan penilaian terhadap pelayanan publik dibidang pendidikan dan kesehatan di DKI Jakarta, hari ini (Selasa, 26 Agustus 2008) DEG Cluster dibawah project Dutch bersama dengan koalisi masyarakat sipil Garap Jakarta melaksanakan diskusi terfokus dengan multistakeholder untuk membaca hasil dari FGD di 10 kecamatan tersebut.

FGD kali ini melibatkan 25 peserta (10 diantaranya adalah perempuan) yang berasal dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Suku Dinas Pelayanan Kesehatan, Koalisi masyarakat sipil, dan perwakilan RW di DKI Jakarta.

Diskusi ini adalah sebagai forum untuk mensosialisasikan hasil penilaian warga terhadap layanan publik dibidang pendidikan dan kesehatan kepada para pemangku kepentingan baik dari Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Pendidikan Tinggi, Dinas Kesehatan dan juga Suku Dinas Pelayanan Kesehatan di Kab/Kota.

Dalam prakata sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan menegaskan bahwa pemerintah DKI Jakarta sudah berusaha untuk melakukan pengurangan belanja dinas dengan perampingan struktur pada tahun 2009 ini. Dari 26 Dinas yang ada pada tahun 2008, pada tahun 2009 nanti tinggal 20 Dinas. Dibidang pendidikan akan ada penggabungan dari Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Dinas Pendidikan Tinggi menjadi Dinas Pendidikan. Sedangkan di sektor kesehatan akan ada penggabungan dari Suku Dinas Pelayanan Kesehatan dan Suku Dinas Kesehatan Masyarakat hanya menjadi 1 yakni Suku Dinas Kesehatan.

Menanggapi adanya temuan bahwa masih banyak pungutan di Sekolah, Dinas Pendidikan menyatakan bahwa hal tersebut tidak dibenarkan dan harap dilaporkan kepada Dinas Pendidikan. “yang diperbolehkan menghimpun dana sumbangan orang tua hanya sekolah bertaraf internasional, karena BOS dinilai kurang mencukupi. Akan tetapi diluar itu tidak diperbolehkan” begitu komentar Dinas Pendidikan menanggapi data yang disampaikan.

Sedangkan menanggapi temuan fakta bahwa masih banyak warga miskin yang tidak mendapat kartu Gakin, Dinas Kesehatan menyatakan bahwa dasar pembuatan kartu Gakin adalah data BPS. Sehingga Dinas Kesehatan tidak bisa mengintervensi hal ini. Sebagai solusi, Pemerintah DKI mengeluarkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) bagi warga miskin yang tidak mendapat kartu Gakin yang disokong dengan dana APBD. “Data dari BPS memang kadang tidak mencerminkan kondisi riil di masyarakat sehingga penyaluran bantuan menjadi tidak tepat sasaran. Kita berharap agar kedepan pendataan oleh BPS bisa melibatkan RT dan RW”. Kata Sismanu, Ketua Umum Ikatan RW se-DKI Jakarta.

Selain mengumpulkan tanggapan para pemangku kepentingan terhadap temuan di 10 Kecamatan, FGD ini juga menjadi forum penyempurnaan dari instrumen CRC (Citizen Report Card) dan macam-macam Jenis Layanan yang nantinya akan dipakai untuk menilai layanan publik di DKI Jakarta.

Rencana Tindak Lanjut
Tindak lanjut dari acara ini yakni penyempurnaan instrumen CRC terutama pada jenis layanan yang dinilai dan juga penambahan tool penilaian. Tool yang sudah ada baru menggambarkan hal-hal negatif/kekurangan dari layanan publik, akan tetapi belum melihat kesuksesan/nilai positif dari masing-masing layanan tersebut.

***

 

Selengkapnya...

Training Citizen Report Card di Bandung

Kemitraan bekerjasama dengan Koalisi Garap Jakarta menyelenggarakan Workshop dan Training Citizen Report Card di Hotel Vue Palace Bandung pada tanggal 26 – 29 Juni 2008. workshop dan training ini diselenggarakan untuk meningkatkan kapasitas anggota koalisi yang akan menyelenggarakan program Voicing of the Poor di DKI Jakarta.

Program Voicing of the Poor akan dikerjakan dengan metode CRC sebagai sebuah tool untuk menyuarakan suara dan kepentingan masyarakat miskin di DKI Jakarta.

Training ini diikuti oleh 20 peserta yang berasal dari Pattiro, SRMI, CIBA, Jangkar, PKBI, Lakpesdam NU, Seknas FITRA, Lapam, Initiative Institute, POPRAM dan SBRMK. Peserta dari training ini akan menjadi enumerator/surveyor untuk kegiatan survey CRC dan juga menjadi fasilitator untuk FGD yang akan dilakukan di kantong-kantong kemiskinan di DKI Jakarta.

Dari training ini peserta mendapatkan materi yang sangat berguna mulai dari Diskusi Pendalaman Metode Monitoring Pelayanan Publik (Citizen Report Card), Diskusi Pendalaman tahapan dan proses-proses dalam melakukan CRC, Pengukuran dan instrumentasi CRC, Simulasi penyusunan instrumen penelitian CRC, Target studi dan metode sampling, Plotting wilayah sampling, teknik wawancara, dan strategi lain dalam CRC.

Tujuan dari pelaksanaan training ini adalah: Meningkatkan penguasaan Koalisi terhadap metode CRC (Citizen Report Card) tahapan dan proses-prosesnya, Meningkatkan kapasitas Koalisi dalam melakukan agregasi hak dasar warga dalam pelayanan publik melalui metode CRC, dan Merancang bersama instrumen dasar CRC dan Plotting wilayah sampling.

Hadir dalam training ini dari Kemitraan yakni Farini Pane, Rini Widiastuti, Ainul Ridha dan Agung Wasono. Nara sumber dan fasilitator dalam workshop dan training ini adalah Suhirman dari FPPM dan Maya Rostanti dari PATTIRO.

Peserta mengalami peningkatan pengetahuan dari hasil pre test dan post test, hasil evaluasi dari Kemitraan menunjukkan bahwa nilai post test meningkat tajam dibanding dengan nilai pre test yang diadakan sebelum acara dimulai.

Workshop ini juga menghasilkan RTL (Rencana Tindak Lanjut) untuk percepatan project Voicing of the Poor, PIC untuk tiap kecamatan dan juga PIC untuk tiap aktifitas CRC.


Untuk melihat laporan pelaksanaan workshop dan training bisa didownload disini

 

Selengkapnya...